JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

PKS: Presiden Jokowi Harus Mendesak Presiden Prancis Minta Maaf dan Cabut Pernyataannya

(kiri ke kanan) Politikus PAN Hanafi Rais, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, politikus PKS Aboe Bakar Al-Habsyi dan Ketua Garda 212 Ansufri Idrus Sambo sebelum berangkat ke Mekah, Jumat (1/6/2018) / tempo.co
Madu Borneo
Madu Borneo
Madu Borneo

709486 720
(kiri ke kanan) Politikus PAN Hanafi Rais, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, politikus PKS Aboe Bakar Al-Habsyi dan Ketua Garda 212 Ansufri Idrus Sambo sebelum berangkat ke Mekah, Jumat (1/6/2018) / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk  menekan Presiden Perancis Emmanuel Macron meminta maaf kepada umat Islam Indonesia dan dunia.

Desakan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi. Dia mengatakan, tindakan Macron yang membela kartun Nabi Muhammad SAW itu telah mendiskreditkan serta menyakitkan hati umat Islam.

“Presiden Jokowi harus menekan Presiden Macron agar meminta maaf dan mencabut ucapannya,” kata Aboe dalam keterangan tertulis, Senin (2/12/2020).

Aboe mengatakan, tindakan Macron itu kian menyayat lantaran terjadi saat umat Islam sedang merayakan maulid Nabi Muhammad SAW.

Dalam konteks politik global, kata dia, tindakan Macron juga bisa membahayakan ketertiban dunia.

Ia mengatakan, tindakan Macron menyinggung sekitar 25 persen dari populasi dunia atau sekitar 1,9 miliar warga dunia yang beragama Islam.

“Tentunya ini tidak baik untuk ketertiban dan perdamaian dunia karena dikhawatirkan akan mengancam adanya konflik sosial,” ucap dia.

Baca Juga :  Edhy Prabowo Tersangka, Kiara Minta KPK Usut 9 Perusahaan yang Sudah Kantongi Izin Ekspor Benur

Aboe menyinggung bahwa konstitusi Indonesia menyebutkan, salah satu tujuan bernegara adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan perdamaian abadi.

Maka, ia menilai Indonesia harus berperan aktif menyikapi persoalan itu dengan tetap menjaga prinsip politik bebas aktif.

“Sikap tegas Presiden Jokowi juga sangat penting untuk mewakili ratusan juta umat Islam di Indonesia. Presiden harus memahami suara hati masyarakat muslim Indonesia,” kata Aboe.

Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat tersebut mengatakan, sudah begitu banyak aspirasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta berbagai ormas lain yang menyerukan pemboikotan terhadap produk Perancis.

“Tentunya refleksi atas sikap berbagai lembaga dan masyarakat ini harus didengar dan diwakili oleh Presiden Jokowi dalam sikap tegasnya di kancah internasional,” ujar Aboe.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menyampaikan kecaman terhadap pernyataan Macron yang dinilai menghina agama Islam. Jokowi juga mengecam terjadinya kekerasan di Paris dan Nice yang memakan korban jiwa.

Baca Juga :  Dampak Pandemi Covid-19, Pengangguran di Indonesia Diprediksi Bakal Bertambah 2,67 Juta Orang di Tahun 2020

Polemik itu dipicu kartun Nabi Muhammad yang dimuat di majalah satire Charlie Hebdo pada awal September 2020. Pada 25 September terjadi penyerangan di depan bangunan bekas kantor Charlie Hebdo yang juga pernah diserang pada 2015.

Kemudian pada 2 Oktober, Macron menyebut Islam sebagai agama yang mengalami krisis. Macron mengungkap rencananya untuk mempertahankan nilai-nilai sekuler Perancis melawan apa yang dia sebut radikalisme Islamis.

Sejumlah insiden berdarah beruntutan terjadi setelahnya. Seorang guru bernama Samuel Paty dipenggal pada 16 Oktober 2020, setelah menunjukkan kartun itu kepada para muridnya di kelas ketika membahas kebebasan berbicara.

Ada pula penyerangan terhadap tiga orang di gereja di Nice pada Kamis, 29 Oktober lalu. Di tempat terpisah, polisi menembak mati seorang pria yang menakut-nakuti pejalan kaki dengan pistol. Di Arab Saudi, seorang pria menyerang dan melukai seorang petugas keamanan di Konsulat Perancis.

www.tempo.co