JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Tambah Panas, Anggota DPRD Sragen Telanjangi Indikasi Permainan Distribusi Pupuk Bersubsidi. Disebut Mirip Semacam Sindikat, BRI Disemprot Diminta Tak Hanya Jual Kartu Tani Doang!

Anggota DPRD Sragen sekaligus penasehat KTNA, Bambang Widjo Purwanto saat berbicara di audiensi masalah pupuk bersubsidi di DPRD, Jumat (20/11/2020). Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM Audiensi terkait problem distribusi pupuk bersubsidi di DPRD Sragen, Jumat (20/11/2020) berlangsung makin memanas.

Di hadapan jajaran Komisi II DPRD, kepala dinas perdagangan dan dinas pertanian, delegasi Petrokimia Gresik dan Pusri serta distributor, kalangan kontak tani nelayan andalan (KTNA) blak-blakan menumpahkan curahan hati mereka soal persoalan pupuk bersubsidi.

“Saya melihat memang ada kebocoran pupuk bersubsidi. Dan saya tahu pelaku-pelakunya tapi tidak akan saya sebutkan di sini. Biar yang bertugas, menelusuri ke lapangan. Karena hampir setiap tahun dan ini seperti berlaku semacam sindikat. Sepertinya penebusan dibuat terlambat biar petani sudah selesai pemupukan, pupuknya nanti akhirnya nggak tertebus dan dijual dengan harga umum. Bayangkan, Urea subsidi yang HET Rp 90.000, bisa dijual Rp 280.000 sampai Rp 300.000,” ujar penasehat KTNA Kabupaten Sragen sekaligus anggota DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto, saat berbicara di hadapan forum audiensi, Jumat (20/11/2020).

Mendengar pernyataan ceplas-ceplos Bambang, semua terdiam tanpa suara. Anggota DPRD asal Gondang yang juga nyambi petani itu kemudian memandang indikasi permainan itu terjadi akibat kesalahan semua yang terlibat dalam mata rantai distribusi.

Baca Juga :  Taufik Hidayat, Hariyanto Arbi Hingga Joko Supriyanto Tampil di GOR Billy Beras Sragen. Ramaikan Perang Bintang Legend

Mulai dari produsen, distributor, penyalur hingga dinas maupun KP3 (komisi pengawasan pupuk dan pestisida).

Namun ia menyebut produsen adalah pihak yang harus bertanggungjawab terbesar dari persoalan karut marut serta indikasi kebocoran distribusi pupuk bersubsidi itu.

“Mata rantainya sudah jelas diatur. Mestinya produsen itu nggak hanya main lepas pupuk saja ke distributor. Tapi harusnya dipantau sampai nggak ke distributor, disalurkan bener nggak ke KPL dan sampai petani nggak. Harusnya cek ke lapangan, kalau distributor atau KPL nggak beres, pecat saja cabut izinnya,” tegasnya.

Bambang mengatakan sebenarnya dirinya sudah bosan berbicara soal pupuk karena hampir tiap tahun problemnya selalu berulang.

Menurutnya, pendataan lahan juga perlu dibenahi. Sebab realita di lapangan, kadang ada penggarap sawah musiman yang tidak dapat pupuk karena data di RDKK tidak diperbarui padahal pengelola sudah berganti.

Baca Juga :  Pimpin FKKD Sragen, Kades Siswanto Siap Akomodir Kepentingan Semua Kades. Pesannya Jaga Netralitas dan Patuhi Regulasi

Karena yang tercatat masih pemilik lama dan beda nama, akhirnya penggarap sawah yang baru tidak bisa menebus jatah pupuk lahan itu.

“Akhirnya pupuk nggak tertebus dan berkeliaran sehingga dijual dengan harga umum. Makanya kami minta ada ketegasan kalau ada yang nakal harus ditindak tegas,” tukasnya.

Ia juga menyoroti problem kartu tani yang masih belum beres. BRI selaku bank yang diberi amanah untuk mendistribusikan kartu tani dan penebusan pupuk, diharapkan juga lebih responsif melayani keluhan petani.

“BRI jangan hanya jual kartu doang. Ketika ada masalah dan petani kesulitan malah dilempar-lempar dengan alasan keterbatasan petugas. Nggak bisa begitu,” tandas Bambang.

Audiensi soal pupuk bersubsidi di DPRD Jumat (20/11/2020). Foto/Wardoyo

4 Poin Tuntutan

Ketua KTNA Sragen, Suratno juga blak-blakan mengungkap bahwa selama ini banyak masuk pupuk berlabel subsidi dari daerah tetangga seperti Purwodadi, Blora, Rembang dan perbatasan Jatim.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua