Kasus Covid-19 Lagi Melonjak Tinggi-tingginya, Ganjar Pranowo Berharap Pemerintah Hapus Cuti Bersama

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kasus Covid-19 lagi melonjak tinggi-tingginya, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berharap pemerintah pusat menghilangkan cuti bersama akhir tahun, demi menekan penularan Covid-19.

“Secukupnya saja. Kalau Natal ya Natal, tahun baru ya tahun baru. Eggak usah digabung,” kata Ganjar kepada Tempo, Senin (30/11/2020).

Ganjar menjelaskan, peningkatan kasus harian positif Covid-19 sedang tinggi-tingginya. Bahkan, tingkat keterisian tempat tidur isolasi pasien Covid-19 dan ICU di RS rujukan Covid-19 di Jawa Tengah sudah melebihi batas.

Dari 5.938 tempat tidur pasien isolasi Covid-19, sebanyak 4.541 tempat tidur sudah terisi. Sehingga, yang masih tersedia saat ini tersisa 1.397 tempat tidur.

Adapun tingkat keterisian ICU dari total 438, telah terpakai 270. Sehingga masih tersedia 168 ICU.

“Ini sudah melebihi, karena hitungannya sekitar di atas 60 persen harus jadi alert,” kata dia.

Ganjar mengaku sudah meminta masing-masing rumah sakit untuk menambah minimal 2 ICU dan tempat tidur untuk pasien isolasi sesuai kapasitasnya. Ia pun mengimbau agar masyarakat tidak bepergian.

Demikian juga yang menyelenggarakan ibadah keagamaan agar mengurangi kerumunan.

“Mohon maaf betul, saya mengimbau tokoh agama, tolong. Saya imbau pada keluarga-keluarga, tolong. Ini lagi ningkat tinggi-tinggi,” ujar Ganjar Pranowo.

Pemerintah pusat hingga kini belum mengumumkan keputusan terkait libur akhir tahun dan cuti bersama.

Namun, Menko Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan jatah libur akhir tahun ada kemungkinan dikurangi untuk menekan lonjakan kasus Covid-19.

“Kemungkinan begitu,” ujarnya lewat pesan singkat, Selasa (24/11/2020).

Ia menyampaikan wacana pengurangan jatah libur itu merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Bapak Presiden memberikan arahan supaya ada pengurangan dan beliau memerintahkan supaya segera ada rapat koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko PMK dengan Kementerian/Lembaga terkait,” tuturnya.