JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Kiriman 1,2 Juta Vaksin Covid-19 Tiba dari China, Pemerintah Masih Tunggu Evaluasi BPOM dan Fatwa Halal Vaksin dari MUI Sebelum Mulai Vaksinasi Bertahap

Kontainer berisi 1,2 juta vaksin Covid-19 buatan perusahaan biofarma China, Sinovac Biotech, tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (6/12/2020) malam. Foto: YouTube/Sekretariat Presiden

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Kiriman 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan perusahaan biofarmasi China, Sinovac Biotech, akhirnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta, pada Minggu (6/12/2020) malam. Kendati demikian, pemerintah belum akan melakukan vaksinasi karena masih harus melalui sejumlah tahapan, termasuk uji klinis dan kehalalan.

Disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto bahwa pemerintah masih menunggu fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait aspek kehalalan vaksin tersebut.

“Walaupun vaksin sudah datang dan berada di Indonesia, namun pelaksanaan vaksinasi harus melewati tahapan evaluasi dari BPOM untuk memastikan aspek mutu, kemanan dan efektivitasnya. Selain itu, juga menunggu fatwa MUI untuk aspek kehalalannya,” ujar Airlangga seperti disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca Juga :  Tinjau Lokasi Terdampak Banjir di Kalsel, Jokowi: Karena Tingginya Curah Hujan

Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin yang tiba di Indonesia tersebut dalam bentuk siap pakai. Paket vaksin itu diangkut menggunakan pesawat Garuda Boeing 777-300ER menggunakan kargo khusus melalui rute Jakarta-Beijing-Jakarta.

Kedatangan dan ketersediaan vaksin ini akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah masih mengupayakan kiriman 1,8 juta dosis vaksin yang akan tiba di awal Januari 2021.

Selain vaksin dalam bentuk jadi, pemerintah juga tengah menanti pengiriman vaksin dalam bentuk bahan baku curah, yakni sebanyak 15 juta dosis pada bulan ini dan 30 juta dosis pada Januari 2021. Vaksin dalam bentuk bahan baku tersebut nantinya akan diserahkan ke PT Bio Farma (Persero) untuk diproses lebih lanjut.

Baca Juga :  Covid-19 Rambah KPU, 40 Komisioner dan Lebih dari 100 Staf Terkonfirmasi Positif

Untuk itu, kata Airlangga, proses vaksinasi juga akan dilakukan secara bertahap dengan prioritas untuk tenaga kesehatan dan petugas layanan publik yang telah diatur secara teknis dalam peraturan presiden dan peraturan menteri kesehatan.

Skema pelaksanaan vaksinasi juga sudah diatur dengan dua jalur program, yakni jalur pemerintah yang akan disediakan secara gratis dan jalur mandiri yang disediakan secara berbayar untuk masyarakat.

“Aturan rinci untuk kedua skema tersebut akan segera diterbitkan dalam satu dua minggu ke depan,” ujar Airlangga.

www.tempo.co