JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Pilkada Serentak 2020, Mahfud MD Yakin Tak Jadi Klaster Penularan Covid-19

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memberikan keterangan kepada wartawan setelah menyerahkan LHKPN di gedung KPK, Jakarta, Senin ( 2/12/ 2019 / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM  – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD berharap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 tidak sampai menjadi klaster baru Covid-19.

Mahfud memantau pelaksanaan Pilkada 2020 bersama Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

Menurut Mahfud, hingga pukul 14.00 WIB hari ini pelaksanaan pilkada terpantau berjalan dengan baik.

“Alhamdulillah sampai jam 14.00 ini berjalan baik. Mudah-mudahan sampai nanti sore tidak ada berita buruk tentang ini semua,” kata Mahfud dalam konferensi pers virtual, Rabu, 9 Desember 2020.

Mahfud mengatakan hasil monitoring hingga siang ini menepis kekhawatiran banyak pihak ihwal potensi terjadinya klaster baru penyebaran Covid-19 dari pilkada.

Menurut dia, data menunjukkan tak ada perbedaan signifikan perkembangan Covid-19 di daerah pilkada dengan tidak pilkada.

“Tidak ada kaitan sebenarnya antara membesarnya angka yang terinfeksi Covid-19 dengan penyelenggaraan pilkada,” kata Mahfud.

Baca Juga :  Tragis, Pasien Covid-19 Asal Depok Meninggal di Taksi Daring Setelah Berkeliling dan  Ditolak di 10 Rumah Sakit

Satgas Covid-19 sebelumnya melaporkan telah memantau pemungutan suara Pilkada 2020. Anggota Satgas Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan ada 29 kabupaten/kota dengan risiko tinggi Covid-19, 220 kabupaten/kota risiko sedang, 56 kabupaten/kota risiko rendah, dan 4 kabupaten/kota zona hijau.

Ia menjelaskan ada lebih dari 227 ribu orang yang dipantau di 34 ribu titik di 299 kabupaten/kota. Menurut Dewi, kepatuhan pemilih untuk menggunakan masker mencapai 96 persen dan kepatuhan menjaga jarak 91,46 persen.

Untuk dua kategori tersebut, kepatuhan paling tinggi ada terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan paling rendah di Provinsi Papua.

Dewi mengatakan ada 128.094 pemilih yang ditegur lantaran berada di lokasi kerumunan.

“Tadi pagi paling tinggi Bali, sekarang Sumatera Utara,” kata Dewi.

Selain kepatuhan individu, Satgas Covid-19 juga memantau penerapan protokol kesehatan di tempat pemungutan suara. Hingga saat ini sudah ada data dari 6.200 TPS di 180 kabupaten kota.

Baca Juga :  Beban Rumah Sakit Kian Berat, Menkes Budi Gunadi: Bagi yang OTG, Tolong Isolasi Mandiri di Rumah!

Dewi mengatakan sudah 90 persen TPS menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan hampir 90 persen TPS menyediakan hand sanitizer.

Kemudian ada 70 persen TPS yang sudah menyediakan media sosialisasi mengingatkan masyarakat untuk patuh protokol kesehatan, seperti spanduk, poster, hingga pengeras suara.

“Ketersediaan petugas untuk mengingatkan masyarakat di angka 87 persen. Disinfeksi saat ini 77 persen namun angkanya masih akan terus bertambah,” ujar Dewi.

Dewi melanjutkan, ada 91 persen TPS yang sudah menyediakan sarung tangan plastik untuk pemilih dan 92 persen TPS menyiapkan sarung tangan medis untuk petugas.

Para petugas juga disebut sudah menggunakan masker di 95 persen TPS dan faceshield di 93 persen TPS.

“Ketersediaan petugas dengan APD lengkap di 65 persen TPS, ini untuk mendampingi pemilih dengan suhu tubuh tinggi,” kata dia.

www.tempo.co