Sudah Resmi Jadi Menteri Sosial, Risma Ternyata Belum Mundur dari Jabatan Wali Kota Surabaya. Ungkap Alasan dan Mengaku Sudah Izin Pak Presiden

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Tri Rismaharini kini telah resmi menjabat sebagai Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju, usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, pada Rabu (23/12/2020).

Namun demikian, terungkap bahwa ternyata Risma belum mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya. Sehingga saat ini, dirinya masih merangkap jabatan, yakni sebagai Menteri Sosial dan juga Wali Kota Surabaya.

“Saya masih merangkap Wali Kota (Surabaya) mungkin untuk sementara waktu,” ungkap Risma dalam acara serah terima jabatan Mensos yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kemensos RI, Rabu (23/12/2020).

Risma bahkan mengaku sudah mendapat restu dari Presiden Jokowi untuk merangkap jabatan sementara waktu. Presiden juga disebutnya telah memberi izin bagi dirinya jika harus bolak-balik Jakarta-Surabaya.

“Kemarin saya udah izin Pak Presiden. ‘Bagaimana?’ ‘Nggak apa-apa, Bu Risma, pulang-pergi (Jakarta-Surabaya),” kata Risma menirukan ucapan Jokowi.

Risma pun mengungkap alasannya belum mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Surabaya, yakni karena masih ingin meresmikan sejumlah tempat yang dibangun semasa pemerintahannya. Dua di antaranya adalah jembatan dan museum olahraga.

“Saya ada buat jembatan ada air mancurnya. Sayang kalau saya enggak resmikan itu, saya cuma ingin pulang itu. Sama meresmikan museum olahraga karena di situ ada jersey-nya Rudi Hartono, ada raketnya Alan Budi Kusuma, saya ingin meresmikan itu untuk anak-anak Surabaya,” ujar Risma.

Jabatan Risma sebagai Wali Kota Surabaya baru akan berakhir pada Februari 2021. Namun, Jokowi keburu meminta Risma menjadi Menteri Sosial yang sempat kosong usai ditinggalkan Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19.

Risma berjanji akan melakukan sejumlah perbaikan di Kementerian Sosial, di antaranya terkait data penerima bansos. Risma mengaku kaget saat mengetahui anggaran untuk perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk penyaluran bansos ke masyarakat mencapai Rp1,3 triliun.

“Tadi saya sempat kaget, Rp1,3 triliun untuk data. Waduh, mati kalau kita enggak hati-hati. Itu uang bukan besar, tapi buesar sekali,” ucap Risma.

Menteri Sosial Risma memastikan bakal cermat menggunakan anggaran tersebut untuk memperbaiki data bansos yang masih keliru. Penyaluran dana bansos, kata Risma, juga akan dilakukan secara transparan dengan transaksi digital.