Rencana Pembelajaran Tatap Muka Tetap Jalan, Tapi Sifatnya Tak Wajib

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Meskipun pandemi Covid-19 masih mendera, namun rencana pemerintah untuk menggelar kegiatan belajar mengajar secara tatap muka tetap akan dijalankan mulai Januari 2021.

Meski demikian, orangtua siswa berhak menolak sekiranya merasa risikonya lebih besar, dan memilih tetap pembelajaran di rumah. 

Pelaksana Tugas (plt) Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Na’im mengatakan, pelaksanaan pembelajaran tatap muka bersifat tidak wajib.

Menurut Ainun, dalam SKB empat menteri menyebutkan keputusan membuka sekolah harus mendapat persetujuan bukan hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga dari pihak sekolah dan komite sekolah yang merupakan perwakilan para orang tua murid.

“PTM sifatnya diperbolehkan tidak diwajibkan, sehingga keputusan akhir tetap ada di orang tua,” ujar Ainun melalui keterangan tertulis, Senin (4/1/2021).

Orang tua dapat menolak mengizinkan anak-anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka.

“Jika orang tua belum nyaman maka siswa dapat melanjutkan proses belajar dari rumah,” kata Ainun.

Penyelenggaraan pembelajaran semester genap yang dimulai pada Januari 2021 tetap mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Aturan yang diumumkan tanggal 20 November 2020 tersebut juga memuat panduan lengkap pembelajaran tatap muka semester genap tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 mulai dari tahapan perizinan, prosedur yang harus dipenuhi, hingga prasyarat dan protokol kesehatan yang wajib dijalankan.

Pemberian izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

Pemberian izin pembelajaran tatap muka juga dapat dilakukan secara serentak dalam satu wilayah provinsi/kabupaten/kota atau bertahap per wilayah kecamatan/desa/kelurahan.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan dan kapasitas wilayah masing-masing memiliki kewenangan penuh untuk mengambil kebijakan.

Sekolah yang dibuka juga wajib memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan serta menerapkan protokol yang ketat.

Sebagai contoh, jumlah siswa yang hadir dalam satu sesi kelas hanya boleh 50 persen dan satuan pendidikan diminta memberlakukan rotasi untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah.

Dua prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi tetap harus dijunjung.

Pertama, memastikan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai prioritas utama.

Kedua, memperhatikan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial seluruh insan pendidikan.

Sementara itu, survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut dari hasil survei pada 11-18 Desember 2020 lalu, ada 78% siswa menginginkan pembelajaran tatap muka.

Alasan siswa menginginkan sekolah tatap muka 57% lantaran kesulitan dengan beberapa materi pelajaran dan pratikum yang tidak memungkinkan diberikan secara daring.