JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Semarang

Menunggak Rp 7,2 Miliar, KPP Pratama Kudus Blokir Belasan Rekening Tabungan Wajib Pajak

Ilustrasi pajak. pexels

KUDUS, JOGLOSEMARNEWS.COM — Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus memblokir 19 rekening wajib pajak.

Pemblokiran dilakukan terhadap wajib pajak baik badan maupun orang pribadi selama 2020 karena menunggak pajak sejak tahun 2018-2020.

Total tunggakan pajaknya pun terbilang fantastis mencapai Rp 7,2 miliar.

Kepala KPP Pratama Kudus Andi Setijo Nugroho di Kafe Bea Cukai Kudus, menyatakan, dari belasan rekening milik wajib pajak, didominasi wajib pajak pribadi sebanyak 14 WP dan selebihnya WP badan.

“Namun, nilai tunggakan pajaknya didominasi dari wajib pajak badan,” terang dia, kemarin.

Dijelaskannya lebih detail, nilai tunggakan pajak sebesar itu, karena adanya pemeriksaan dari petugas pajak terhadap wajib pajak tersebut.

Baca Juga :  Bulan Ramadan, Pemprov Jateng akan Buka Layanan Vaksinasi Covid-19 pada Malam Hari. Prioritas Tetap Warga Lansia

Sebelum dilakukan pemblokiran rekening tabungan, ada tahapannya mulai dari peringatan, kemudian jika tidak direspons akan diberikan surat tagihan pajak dan baru dilakukan upaya pemblokiran rekening tabungan.

“Kami upayakan pendekatan persuasif dan berupaya tidak ada tekanan agar wajib pajak mau membayar secara sukarela . Sebelumnya juga ada sita badan atau gijzeling di rumah tahanan,” imbuh dia.

Dijelaskannya, wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tepat waktu, maksimal hingga April untuk wajib pajak badan dan orang pribadi maksimal bulan Maret.

Baca Juga :  Kecelakaan di Bangjo RS Columbia Asia Semarang, Motor Ngerem Mendadak Ditabrak 3 Mobil Beruntun di Belakangnya

Wajib pajak juga tidak perlu datang ke kantor KPP Pratama, karena penyampaian SPT tahunan PPh juga bisa dilakukan secara elektronik.

Bagi wajib pajak yang menunggak, akan dikenakan denda sebesar Rp100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi, sedangkan bagi badan dendanya mencapai Rp1 juta.

Khusus UMKM mendapatkan insentif pajak yang jangka waktunya diperpanjang hingga 30 Juni 2021 sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pelaku UMKM yang dimungkinkan terdampak pandemi.

Penting untuk diketahui, KPP Pratama Kudus selama 2020 berhasil merealisasikan target penerimaan sebesar Rp 2,30 triliun atau 92,79 persen dari target sebesar Rp 2,169 triliun. Nor Ahmad