JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Pengusaha Transportasi dan UMKM Sragen Minta Pemerintah Desak Bank BUMN Berani Turunkan Bunga Kredit Hingga 0 %. Usulkan Badan OJK Lebih Baik Dibubarkan Karena Berlawanan!

Andi Kusnanto. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Salah satu pengusaha transportasi dan pelaku UMKM batik asal Sragen, Andi Kusnanto mendukung langkah Gubernur BI yang mendesak bank-bank berbendera BUMN untuk lebih cepat menurunkan suku bunga kredit.

Tidak hanya itu, ia juga mengusulkan pemerintah mengkaji ulang bahkan jika perlu menghapus keberadaan lembaga otoritas jasa keuangan (OJK) karena dianggap kontraproduktif dengan keinginan pemerintah dalam menggenjot serapan kredit.

Hal itu disampaikan Andi menyikapi desakan Gubernur BI soal penurunan suku bunga kredit bank-bank BUMN. Menurutnya sudah saatnya pemerintah berani mengambil kebijakan untuk menurunkan suku bunga kredit di bank BUMN.

Bahkan ia mendorong agar suku bunga kredit di bank BUMN bisa ditekan hingga mendekati nol persen.

Sebab dengan suku bunga yang rendah pada prinsipnya sesuai UUD 1945 terutama Pasal 33. Ia memandang ketika peredaran uang ada di Kelompok organisasi atau UMKM dan Koperasi dengan sendirinya bisa menggerakkan ekonomi Indonesia.

“Imbasnya pengangguran juga akan menurun sebab terciptanya lapangan kerja oleh para wirausahawan. Hal ini juga selaras dengan janji politik dari Jokowi-Amin,” paparnya.

Baca Juga :  Breaking News: Kecelakaan Maut Malam Jumat di Tunjungan Sragen, Pemotor Wanita Tewas Mengenaskan Terlindas Truk Tronton. Korban Bernama Gasmi dari Kaliwedi

Ketua DPD Appsi (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) Kabupaten Sragen itu menilai seharusnya landasan hukum tersebut menjadikan pemegang keputusan (Para Direktur dan Komisaris), berani melangkah untuk menekan suku bunga kredit.

Tentunya segala sesuatunya tetap harus dikonfirmasi dan dikonsultasikan dengan DPR RI.

Ia memandang kalaupun bunga kredit tersebut mendekati nol persen, angka kumulatifnya masih dibawah dengan jumlah beban APBN RI dalam penanganan masa pandemi ini.

“Kalau perlu untuk sektor usaha padat karya yang bisa menyerap pengangguran, bisa diberlakukan suku bunga nol persen seperti kebijakan nol persen PPn pada pembelian mobil baru yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan,” katanya.

Ia juga mengusulkan perlunya kajian ulang terhadap Badan OJK yang dulu menjadi satu dengan Manajemen BI namun sekarang terpisah.

Hal itu dinilai menjadi faktor utama rendahnya penyerapan kredit dari perbankan dan regulasi menurunkam suku bunga kredit yang agak lamban.

“Saya mengusulkan penghapusan Badan OJK untuk rdijadikan satu kembali pada manajemen Gubernur BI. hal ini penting sebab ibarat mobil saat ini dari pihak BI berupaya untuk gas poll melalui pengucuran kredit. Tapi di sisi lain pihak OJK malah melakukan rem poll karena tugasnya adalah mengurangi resiko kredit dan tentunya tolok ukur prestasinya adalah berlawanan,” tukasnya.

Baca Juga :  Update Corona Sragen Hari Ini, 18 Warga Sragen Dinyatakan Terpapar dan 2 Orang Kembali Meninggal Hari Ini. Jumlah Kasus Capai 5821, 5272 Sembuh dan 381 Meninggal Dunia

Andi menambahkan sepanjang OJK masih mempertahankan tugas pokok dan fungsi berlawanan, maka siapapun yang duduk sebagai Gubernur BI diyakini tetap akan mengalami kesulitan.

“Sesuai dengan sumpah dan janji pemegang jabatan para pengambil keputusan di lingkungan Bank-bank BUMN atau pengelolaan keuangan negara, maka demi kemakmuran rakyat Indonesia secara bersama, sudah seharusnya berani untuk melangkah yang lebih konkret dan terukur,” katanya.

Yang jelas, Andi menyampaikan meski tanpa kebijakan-kebijakan itu, para pelaku usaha dan UMKM serta koperasi tetap bisa memberikan kontribusi kepada penggerak ekonomi.

Akan tetapi kalau ada kelonggaran kebijakan yang diusulkan di atas, ia meyakini pergerakan ekonomi rakyat Indonesia akan lebih cepat dan perekonomian negeri akan bangkit kembali.

“Kesimpulannya, berani tidak pemerintah dan Gubernur BI mengambil langkah untuk membantu masyarakat dan UMKM itu,” tandasnya. Wardoyo