Waduh, BUMDes Lenggar Bujogiri Kecamatan Girimarto Wonogiri Tak Beraktivitas Beberapa Tahun ini Aset Mangkrak, Fakta ini yang Terjadi

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sudah beberapa waktu belakangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes) Bersama Desa Waleng, Semagar, Bubakan, Selorejo, dan Desa Girimarto (Lenggar Bujogiri) di Kecamatan Girimarto, Wonogiri sepi aktivitas.

Ini berdampak pada kesan mangkrak pada sejumlah aset milik BUMDes itu.

Informasi yang dihimpun, Rabu (25/2/2021), BUMDes Bersama Lenggar Bujogiri Girimarto Wonogiri berdiri sekitar 2016. Mereka awalnya mengelola ratusan sapi bantuan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Selanjutnya 2018-2019, lima desa tersebut menyetorkan penyertaan modal sebesar Rp 200 juta per desa. Sehingga uang yang disertakan sebesar Rp 1 untuk mendanai unit-unit usaha BUMDes melalui PT Lereng Lawu. Uang itu rencananya digunakan untuk membantu mendirikan pabrik pakan ternak. Namun, sampai sekarang pabriknya tidak beroperasi atau mangkrak.

Menanggapi hal itu, Ketua BUMDes Lenggar Bujogiri, Sugeng menjelaskan, ada beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya, status tanah untuk pabrik pakan merupakan tanah milik desa dan pihak BUMDes belum memperoleh izin.
Akibatnya, unit usaha pembuatan pakan ternak tidak beroperasi sekitar satu tahun belakangan ini.

“Berhenti dulu sampai nanti ada Musyawarah Antardesa (MAD). Kalau sudah disepakati Badan Kerja Sama Antardesa (BKAD) baru bisa jalan lagi,” beber dia.

Pihaknya mengaku telah menyerahkan laporan penggunaan dana kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Semua sudah dilaporkan secara rinci ke dinas.

Terpisah, Kepala Dinas PMD Antonius Purnama Adi menerangkan, permasalahan lain yang dihadapi adalah macetnya produksi. Otomatis semua sumberdaya, termasuk sumberdaya manusia dan permodalan juga macet.

“Perputaran uangnya macet,” terang dia.

Dia mengakui, lima desa pemilik BUMDes Bersama Lenggar Bujogiri sempat mengalokasikan dananya sebesar Rp 200 juta per desa untuk menggerakkan unit usaha pakan ternak. Awalnya jalan. Tapi setelah itu kesulitan di manajemen atau pemasaran.

Dinas dan pemerintah kecamatan setempat telah beberapa kali melakukan fasilitasi untuk memecahkan persoalan itu. Masing-masing pihak juga sudah melaporkan data, baik dari pihak PT Lereng Lawu, BUMDes, serta setiap desa.

Masing-masing pihak sudah melaporkan data penggunaan keuangannya sudah lengkap. Tetapi permasalahannya belum juga menemukan titik terang. Aria