Potret Haru Dunia Pendidikan Siswa Tak Mampu di Sragen. Ratusan Siswa SMK Pelita Bangsa Masih Nunggak Hingga Ratusan Juta Sampai Sudah Lulus, Ketika Sudah Kerja Sebagian Baru Kembali untuk Melunasi

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM –
Fenomena haru kondisi dunia pendidikan swasta dan dilema keinginan besar siswa tidak mampu untuk mendapatkan hak pendidikan mencuat di SMK Pelita Bangsa Sumberlawang Sragen.

Tercatat sedikitnya 174 siswa tidak mampu yang menempuh studi di SMK yang berlokasi di Desa Ngandul, Sumberlawang, Sragen itu dilaporkan masih belum melunasi biaya administrasi sekolah sampai mereka sudah lulus.

Menariknya, meski banyak siswa yang belum membayar, pihak sekolah tidak menagih dan tetap berbaik hati dengan menyerahkan ijazah serta mendoakan lulusan mereka.

Fakta miris itu mencuat ketika Kepala SMK Pelita Bangsa Sumberlawang, Andi Kusnanto berbincang dengan JOGLOSEMARNEWS.COM , perihal perkembangan dunia pendidikan dan kondisi di sekolahnya, Jumat (19/3/2021).

Ia mengatakan sejak 2014, memang banyak siswa di sekolahnya yang belum bisa melunasi administrasi sekolah. Jika dikalkulasi, tunggakan kewajiban para siswa tidak mampu ini mencapai lebih dari seratus juta.

Dari catatan sekolah, ada sekitar 174 siswa yang sejak 2014 masih belum bisa membayar biaya pendidikan. Dari jumlah itu, kewajiban yang belum terbayar mencapai Rp 174.445.000.

“Itu belum termasuk (lulusan) tahun 2020 karena dianggap masih bisa membayar,” paparnya.

Andi kemudian menguraikan jika dikalkulasi, rata-rata tunggakan biaya per anak sekitar Rp 1 juta. Dana tersebut merupakan uang selama proses pendidikan yang belum dibayarkan bahkan hingga para siswa tersebut lulus sekolah.

Menurutnya, semua data by name siswa itu juga ada dan tercatat rapi. Tunggakan itu adalah biaya selama proses pendidikan seperti uang SPP, uang ujian dan praktikum.

Meski bukan jumlah yang sedikit, Andi menerangkan pihak sekolah tidak pernah menagih kewajiban para siswa tersebut. Pasalnya, sejak awal SMK-nya dirintis dengan kebijakan memang berusaha membantu para siswa tak mampu agar bisa bersekolah.

Selain itu, pihak sekolah juga memaklumi jika secara ekonomi, kondisi para siswa itu memang mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu.

“Makanya pihak sekolah memberikan keringanan. Pihak sekolah hanya bisa berdoa saja mudah-mudahan setelah lulus mereka bisa bekerja dan menjadi sukses,” terangnya.

Banyak Ijazah Tak Diambil

Lebih lanjut, Andi menguraikan para siswa yang belum membayar uang tersebut, hampir semuanya tidak mengambil ijazah pasca kelulusan. Meski begitu, pihak sekolah mengaku tidak pernah menahan ijazah.

Bahkan, sekolah rela memfasilitasi dan mengantar ijazah ketika siswa membutuhkan untuk melamar pekerjaan.

Hal itu dilakukan semata-mata untuk membantu siswa dan tidak ingin menjadikan tunggakan sebagai penghalang masa depan mereka.

“Karena orang Jawa ya, mereka mungkin merasa pekewuh (tidak enak hati). Akhirnya banyak yang memilih menitipkan ijazahnya di sekolah. Tapi sekolah juga tak tega. Banyak yang ketika mereka butuh ijazah untuk bekerja, sekolah pasti memfasilitasi bahkan mengantarkan ijazah mereka,” imbuhnya.

Seiring berjalannya waktu, tak sedikit siswa yang sudah bekerja dan mulai bisa memiliki penghasilan, kemudian tergerak datang ke sekolah untuk membayar kewajiban mereka.

Meski banyak juga yang hingga sekarang tetap membiarkan tunggakannya. Ia mencatat pada 2017, jumlah tunggakan masih mencapai Rp 250 juta.

Namun kemudian banyak siswa yang sudah bekerja kemudian berinisiatif untuk membayar ke sekolah sehingga tunggakan berangsur berkurang.

Andi menerangkan, tunggakan biaya hingga seratusan juta tersebut sebenarnya tidak sampai mengancam kelangsungan sekolah.

Hanya saja, menurutnya dana tersebut bisa digunakan untuk biaya pengembangan dan upgrading guru.

“Untuk operasional sekolah sebenarnya tidak terganggu. Hanya, dampaknya adalah tidak ada dana untuk pengembangan, penelitian, penulisan jurnal, maupun mensupport guru yang potensial untuk sekolah S-2 maupun S-3,” urainya.

Padahal, jika dana sebesar itu bisa dikembalikan, menurutnya banyak manfaat yang bisa dipetik. Pihak sekolah sendiri akan mampu memperbaiki kualitas pendidik dan kualitas pendidikan.

“Kalau uang itu cair, sekolah bisa support gurunya, ada training, upgrade, mengirimkan anak untuk lomba, karena itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” ungkapnya.

Kemudian pihak sekolah juga bisa menyalurkan alumni yang berkemampuan khusus ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tentunya disesuaikan ‘back to basic’ wilayah Sumberlawang dan sekitarnya yaitu pertanian, peternakan dan perikanan air tawar Waduk Kedung Ombo.

Berharap Pemerintah Ikut Turun Tangan

Di bagian akhir, Andi menyampaikan fenomena itu ia ungkapkan bukan untuk membuka kesulitan yang dihadapi siswa tidak mampu.

Akan tetapi ia berharap bahwa fenomena yang jamak dialami sekolah swasta itu bisa membuka pemahaman pada pemerintah bahwa masih banyak siswa kurang mampu yang butuh perhatian dan perlunya solusi bagi keberlangsungan sekolah swasta.

“Dan itu kondisi yang banyak terjadi di sekolah swasta. Harapannya mungkin dari pemerintah atau Gubernur bisa memikirkan untuk memberikan bantuan atau apa agar siswa tidak mampu yang bersekolah di swasta juga bisa mendapat perhatian. Kami berharap Pak Gubernur Ganjar Pranowo bisa melihat kondisi ini, mengingat domain SMA/SMK berada di provinsi. Apalagi siswa di sekolah kami berasal dari tiga kabupaten, yakni Sragen, Boyolali dan Grobogan,” pungkasnya. Wardoyo