Analisis Drone Emprit: Presiden Jokowi Dianggap Paling Bertanggungjawab Atas Penonaktifan 75 Pegawai KPK

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas dinonaktifkannya 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demnikian hasil analisis Drone Emprit, di mana kesimpulan tersebut diperoleh dari analisis di twitter pada 11-12 Mei 2021.

“Isu KPK dalam dua hari ini memiliki asosiasi terbesar dengan Presiden Jokowi dibandingkan dengan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK,” kata Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit, lewat akun Twitternya, Rabu (12/5/2021).

Fahmi mengizinkan cuitannya dikutip. Fahmi mengatakan, narasi yang terbangun dalam konteks percakapan mengenai Jokowi dan pegawai KPK cenderung negatif.

Jokowi, kata dia, dianggap paling bertanggung jawab atas pelemahan komisi antirasuah. Ismail mengatakan isu pelemahan KPK paling besar diasosiasikan dengan Presiden Jokowi sebanyak 64 persen.

Dia melanjutkan narasi yang sering muncul adalah Presiden Jokowi terlibat dalam kebijakan perihal KPK, mengajukan calon tunggal Ketua KPK, menetapkan status kepegawaian ASN yang kemudian dimanfaatkan dalam Tes Wawasan Kebangsaan untuk memilih pegawai KPK.

Setelah Jokowi, tokoh kedua yang paling sering dikaitkan dengan penonaktifan 75 pegawai KPK adalah Gubernur DKI Anies Baswedan, yaitu sebanyak 17 persen.

Cuitan yang mengaitkan Anies, kata dia, kebanyakan digaungkan oleh akun yang mendukung pelaksanaan TWK.

Narasi yang muncul di antaranya Novel Baswedan dkk sebagai penghambat pemeriksaan Anies. Sementara, narasi yang muncul untuk membantah pernyataan itu adalah Firli sebagai Ketua KPK berupaya untuk melindungi Jokowi dan kroninya.

Tokoh ketiga yang terasosiasi dengan isu penonaktifan 75 pegawai KPK adalah Firli Bahuri.

Jumlahnya relatif sama dengan Anies yaitu 17 persen. Narasi yang muncul di antaranya, Firli memiliki catatan merah, TWK inisiatif Firli dan dugaan dendam pribadi Firli dengan Novel Baswedan dkk.