JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Pegawai KPK yang Dinonaktifkan Siap Melawan dan Siap Buktikan Siapa yang Tak Berintegritas

Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, melakukan aksi damai mendesak Ketua KPK Firli Bahuri mengikuti tes wawasan kebangsaan dan antikorupsi, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/5/2021). Aksi ini digelar pasca pengumuman sejumlah pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara / tempo.co
PPDB
PPDB
PPDB

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinonaktifkan melalui modus tes wawasan kebangsaan (TWK) bertekat melakukan perlawanan.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Satuan Tugas Penyelidikan KPK, Harun Al Rasyid. Dia  mengkritik langkah Ketua KPK Firli Bahuri yang menonaktifkan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Dia akan membuktikan siapa yang sebenarnya tak punya integritas.

“Kami terus akan melawan dan akan kami buktikan siapa sebenarnya yang tidak berintegritas, yang tidak punya netralitas dan siapa yang radikal,” kata dia, Rabu (12/5/2021).

“Siapa pula yang sering bermain politik dan siapa yang tidak steril dari pihak-pihak yang berperkara,” kata pegawai senior itu  melanjutkan.

Diketahui, Harun menjadi salah satu dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK dan dinonaktifkan oleh Firli Bahuri.

Harun menilai penoaktifan itu adalah bentuk arogansi dari Firli personal, bukan kelembagaan.

Dia mengatakan, penyelenggaraan TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN tidak diambil secara kolektif kolegial oleh 5 pimpinan KPK. Melainkan hanya seorang Firli.

“Semoga Allah menyadarkan Ketua KPK bahwa dunia ini hanya panggung sandiwara,” kata dia.

Dia mengatakan Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan bahwa alih status menjadi ASN tidak boleh merugikan hak para pegawai.

Banyak pula lembaga nonpemerintah yang memprotes tes kontroversial tersebut.

“Alih-alih menjadi renungan, justru Ketua KPK (Firli Bahuri) terus bergerak di ruang gelap dengan cara dan proses gelap menerbitkan SK nonjob untuk 75 pegawai KPK,” kata dia.

www.tempo.co