JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Serapan Anggaran 8 Desa di Sragen Masih 0 %, Bupati Mulai Curiga: Berarti dari Kemarin Mereka Kerjanya Apa?

Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati. Foto/Wardoyo


SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati mempertanyakan kinerja 8 kepala desa (Kades) selama semester pertama tahun 2021 dalam penanganan covid-19.

Pasalnya hingga separuh jalan di tahun 2021, penyerapan anggaran penanganan covid-19 di 8 desa itu masih nihil alias nol persen.

Bupati pun mencurigai bagaimana kinerja 8 Kades itu karena selama hampir 6 bulan tanpa ada penyerapan anggaran di tengah lonjakan kasus Covid-19 di Bumi Sukowati.

“Nah ini yang perlu ditanyakan kok bisa nol persen. Berarti dari kemarin mereka itu kerjanya apa,” papar Bupati kepada JOGLOSEMARNEWS.COM saat ditemui di Pemkab Sragen, kemarin.

Advertisement
Baca Juga :  Hadir di Gondang Sragen, Artis Sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, Marcell Rafadrian Beri Motivasi Warga agar Mau Divaksin. Pesannya: Biar Pandemi Segera Selesai!

Bupati mengaku sedikit heran. Karena dari dana desa (DD) di masing-masing desa, sudah ada tersedia anggaran penanganan Covid-19 sebesar 8 persen dari total DD.

Menurutnya, kalau dana itu tidak digunakan untuk kegiatan covid-19 dan dibiarkan begitu saja, maka akan ada punishment (hukuman) tertentu.

“Jadi silahkan digunakan. Mungkin teman-teman Kades ini perlu pemahaman dan di-push lagi,” terangnya.

Bupati menyebut anggaran 8 persen itu bisa digunakan untuk berbagai kegiatan terkait penanganan Covid-19. Misalnya bisa untuk sosialisasi, insentif satgas, bisa digunakan untuk memberikan jatah hidup (Jadup) pasien yang isoman di rumah.

Baca Juga :  Terungkap, Mayat Tinggal Tulang Berserakan di Selokan Desa Toyogo Sragen Diketahui Bernama Eko. Dikenali dari Pakaiannya

Kemudian bisa juga digunakan untuk tracking, tracing serta biaya vaksin. Khusus untuk vaksin, meski vaksinnya diberi dari kabupaten, desa bisa mengalokasikan anggaran misalnya untuk menghadirkan warga agar mau hadir vaksin.

“Menghadirkan warga kan tentu membutuhkan transport. Nah itu tanggung jawabnya desa dan bisa diambilkan dari situ (anggaran 8 %),” tandasnya.

Soal sanksi bila 8 desa itu tak juga ada perubahan dalam serapan anggaran covid-19, Yuni menyebut akan melihat dulu progressnya dalam sepekan ke depan.

Halaman:  
« 1 2 Selanjutnya › » Semua