JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Karanganyar

Berkaca dari Kasus Politisasi Dana Bansos, DPRD Karanganyar Ajukan Perda Tentang Baznas

Rohadi Widodo. Foto/Beni Indra


JOGLOSEMARNEWS.COM , KARANGANYAR -Pasca gegeran publik tentang dana Bantuan Sosial (Bansos) bertuliskan nama Bupati dan Istri Bupati, DPRD Karanganyar langsung ambil sikap dengan mengajukan Perda tentang Baznas.

Perda soal Baznas itu secara spesifik akan menyangkut  tentang mekanisme pengumpulan zakat dan pengaturannya.

Wakil Ketua DPRD Karanganyar Rohadi Widodo mengatakan, Perda inisiatif itu sedang tahap rancangan dan nanti akan disempurnakan sebelum diajukan pada pembahasan resmi melibatkan anggota dewan dengan eksekutif dan Baznas.

“Belajar dari kasus kegaduhan publik soal dana Bansos dari Baznas namun kop amplopnya bertuliskan nama Bupati Karanganyar dan istrinya, DPRD Karanganyar malu dan meminta kasus itu dilarang keras terjadi kembali maka dirumuskan dalam Perda tersebut,” ujar Rohadi Widodo di sela-sela Rapim soal Raperda tersebut, Selasa (3/8/2021).

Advertisement
Baca Juga :  Hendak Pasang Saluran IPAL,  Ngadiyanto Warga Kebakramat, Karanganyar Tewas Kesetrum Mesin Drill

Perda tersebut, menurut Rohadi, intinya mengatur agar zakat benar-benar sesuai dengan syariat dan penyalurannya tidak lagi berbau politis sehingga menimbulkan gaduh seperti yang terjadi baru-baru ini saat Disdagnakertrans mengganti amplop Baznas dengan amplop yang lain.

Rohadi mengungkapkan bukan rahasia lagi selama ini dana Baznas menjadi alat politisasi sejumlah oknum pimpinan di daerah sebagai lembaga donatur sosial.

Padahal secara spesifik mestinya ada kriteria tersendiri tentang pihak yang bisa mendapatkan bantuan dari Baznas sesuai syariat Baznas sebagai lembaga zakat umat.

Baca Juga :  Demi  Cita-cita, Ambarwati Warga Kalijambe Sragen Nekat Ikuti Ujian PPPK Hanya Berselang 8 Jam Usai Melahirkan Bayi

Bahkan Rohadi mencontohkan politisasi dana Bansos selain kasus PKL, banyak penyaluran bantuan tanpa menyertakan nama lembaga Baznas tetapi diklaim sebagai bantuan diluar Baznas.

“Di luar kasus amplop bertuliskan Bupati dan istrinya,  juga ada bingkisan lebaran untuk tukang becak dan pemulung yang nyata-nyata sumber dananya dari Bansos tetapi nama lembaga Baznas dihilangkan sehingga masyarakat merasa yang memberi bantuan adalah orang lain atau lembaga lain,” tandasnya.

Menurut Rohadi,  kasus seperti tidak boleh lagi terjadi, artinya jika memang dana bantuan itu dari Baznas maka ditulis apa adanya bahwa bantuan itu berasal dari Baznas.

Halaman:   1 2 Semua