Tolak Pembatasan Pertalite, Ketua DPRD Sragen Sebut Rakyat Sudah Susah Jangan Ditambah Masalah. Kepala Disperindag: Dulu Dibatasi Malah Banyak Penyalahgunaan!

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Ketua DPRD Sragen dan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan meminta kebijakan pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite untuk pengecer dan petani dari SPBU dibatalkan.

Alasannya, kebijakan pembatasan itu dinilai akan makin merugikan dan menyulitkan warga di tengah situasi sulit pandemi saat ini.

Ketua DPRD Sragen, Suparno mengatakan siapapun pihak yang menelorkan kebijakan pembatasan BBM itu, harus mengkaji ulang.

Sebab dampak pembatasan pembelian itu akan sangat merugikan masyarakat. Ia juga mempertanyakan alasan pembatasan pembelian Pertalite padahal BBM itu bukan BBM bersubsidi.

“Saya minta entah Pertamina atau SPBU, berikan layanan termudah untuk masyarakat. Jangan dipersulit apalagi dibatasi kalau memang BBM itu bukan BBM bersubsidi. Jangan dibuat sulit di situasi yang sudah sangat terbatas dan sulit seperti ini. Kasihan masyarakat lah,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Selasa (17/8/2021).

Legislator asal PDIP itu menguraikan pembatasan pembelian 10 liter untuk masyarakat dan pengecer itu juga perlu dipertanyakan.

Jika ada aturan resmi dari pemerintah atau pusat, mestinya harus ditunjukkan aturan resminya. Jika hanya kebijakan parsial dan sepihak, nanti justru akan memicu gejolak di masyarakat.

“Pedagang kecil itu sudah susah, jangan lagi ditambah susah seperti itu. Kalau ada aturan silakan tunjukkan, apa alasannya. Masyarakat jangan dibikin bingung dan kacau. Sudah kondisi sulit, jangan nambah-nambahi masalah dan dipersulit lagi,” tandasnya.

Ia juga menekankan agar pihak terkait yang terlibat distribusi BBM tidak mencoba mengambil keuntungan di tengah situasi sulit saat ini.

Apalagi mempermainkan harga atau kebijakan yang merugikan masyarakat.

Banyak Penyalahgunaan 

Senada, Kepala Disperindag Sragen, Tedi Rosanto juga menolak jika ada pembatasan Pertalite untuk masyarakat atau pengecer.

Jika sampai Pertamina melakukan pembatasan, maka hal itu justru akan jadi bumerang dan akan membuat kerepotan warga.

“Contoh pada waktu itu petani dibatasi beli premium dan solar pakai jeriken. Kenyataan apa, malah banyak penyalahgunaan yang begini dan begitu. Ada industri mengaku petani dan sebagainya. Akhirnya kan malah tidak bagus, pembatasan sebetulnya tidak perlu. Saya ibaratkan tadi seperti itu,” tandasnya.

Terkait hal itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pertamina Solo dan pihak SPBU. Jika memang benar, ia berharap kebijakan itu segera direvisi dan tidak diberlakukan demi menyelamatkan masyarakat.

Pernyataan itu dilontarkan menyusul keresahan kalangan penjual bahan bakar minyak (BBM) eceran di sejumlah wilayah di Sragen yang mengeluhkan sulitnya mendapat BBM Pertalite di SPBU.

Adanya kebijakan pembatasan pembelian untuk pedagang eceran adalah pemicunya. Kebijakan itu membuat pedagang eceran kini makin menjerit di tengah sulitnya ekonomi masa Pandemi Covid-19.

Sumardi (40) atau sering dipanggil dengan Jhon, penjual BBM eceran asal Desa Gading, Kecamatan Tanon, Sragen mengatakan sudah hampir sepekan ini, dirinya semakin sulit untuk kulakan BBM pertalite di SPBU.

Hal itu karena pihak SPBU kembali menerapkan pembatasan volume pembelian.

Ia menyebut sejak awal bulan Agustus ini, pihak SPBU di wilayahnya membatasi untuk pedagang dengan jeriken hanya boleh membeli 10 liter Pertalite saja perhari.

“Iya semakin sulit Mas. Pemerintah ini bagaimana, nggak kasihan sama wong cilik. Namanya orang kecil kok dibikin sulit terus ini gimana. Cuma mau beli bensin (pertalite) dijual lagi, nyari untung dikit kok cuma dijatah 10 liter aja sehari,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Minggu (15/8/2021). Wardoyo