JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Kunjungi Sragen, Menteri Koperasi UKM Teten Masduki Siap Bangun Factory Sharing Furniture di Gemolong. Anggarannya Rp 13 Miliar

Menteri Koperasi UKM, Teten Masduki bersama Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati saat meninjau lokasi lahan yang akan dibangun Factory Sharing di Kragilan, Gemolong, Selasa (28/9/2021). Foto/Wardoyo
   

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) tengah menyiapkan factory sharing atau rumah produksi bersama untuk produk furniture unggulan di Sragen.

Dengan anggaran sekitar Rp 13 miliar, factory sharing itu nantinya akan mewadahi produk para UKM sejenis di bidang furniture yang punya kualitas seragam dan bargaining pasar yang tinggi.

Wacana itu disampaikan Menteri Koperasi UKM, Teten Masduki saat meninjau lahan di Kragilan, Kecamatan Gemolong yang diproyeksikan untuk lokasi pembangunan factory sharing.

Dalam kesempatan itu, Teten didampingi Bupati Sragen, juga menyempatkan mengunjungi workshop furniture milik Mardi Furniture di Kragilan, Gemolong.

Kepada wartawan, Teten menyampaikan factory sharing merupakan solusi standarisasi bagi UMKM di klaster furniture.

Pasalnya furnitur merupakan salah satu produk unggulan ekspor sehingga penetapan standar dan mutu produk sangat dibutuhkan.

Dengan adanya factory sharing ini maka para pengrajin akan memiliki standar dan mutu yang sama dengan industri. Karena proses yang dilakukan mulai dari pengolahan kayu, pengeringan, hingga proses setengah jadi dikerjakan dengan standar industri.

“UMKM bisa maklon di sana (factory sharing) bersama-sama yang dikelola oleh koperasi. Sehingga produk UMKM punya kualitas yang tak kalah dengan industri. Ini membuat waktu produksi lebih cepat dan daya saing tinggi UMKM. Seperti pak Mardi tak perlu lagi menggunakan banyak alat karena bisa memberatkan ongkos produksi. Kalau di factory sharing, biaya ditanggung bersama sehingga lebih murah, mudah, dan cepat,” paparnya.

Baca Juga :  Tingkatkan Pembangunan Desa Toyogo Sragen, Blesscon Kucurkan Dana CSR

Teten menyebut factory sharing furniture di Sragen diperlukan mengingat furniture merupakan salah satu produk unggulan yang diproyeksikan untuk ekspor.

Lantas, selama ini klaster furniture di wilayah itu juga sudah berkembang cukup baik. Hanya saja kualitas produk para pengrajin UMKM masih berbeda-beda sehingga perlu distandarkan melalui factory sharing.

“Jadi para pengrajin tidak harus mempunyai peralatan sendiri- sendiri. Bisa maklon di sini. Bahkan sampai apa yang diperlukan nanti misal, workshop para pengrajin tinggal merakit saja. Ini kayunya juga sudah diolah, sehingga dengan cara ini akan lebih efisien, lebih ekonomis. Apalagi nanti dikelola dari koperasi,” urai Teten.

Ia menekankan factory sharing itu nantinya harus melibatkan para seluruh pengrajin. Kemudian dirawat dengan baik karena merupakan milik bersama.

Menurutnya, factory sharing itu merupakan program prioritas kementeriannya yang anggarannya sudah disediakan.

Baca Juga :  OPTIMALISASI LORONG SEKOLAH MENJADI LORONG LITERASI

Hanya saja, ia menekankan pentingnya kelembagaan seperti koperasi untuk pengelolaannya. Sebab jika hanya berdiri sendiri-sendiri, maka secara posisi akan lemah di mata buyer.

“Karena itu koperasi inilah nanti yang harus berhadapan dengan buyer. Nanti pembiayaan nanti kita sinergikan dengan pembiayaan bank. Sekiranya diperlukan pelatihan pendidikan koperasi untuk mencetak para pengrajin. Karena sudah mulai berkurang sekaligus juga harus didukung oleh pengembangan prodak supaya produk furniture disini mengikuti tren market,” tandasnya.

Melalui factory sharing, pemerintah berupaya menyiapkan UMKM menjadi tulang punggung nasional.

“Koperasi nanti menjualnya harus pintar, bukan menjual produk masal tapi menjual karya seni para pengrajin, kita harus berani mem-branding itu,” tandasnya.

Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengaku tengah mempersiapkan pembangunan lahan 7 ribu meter persegi dan ada 2 hektare lagi untuk pengembangan factory sharing. Lahan tersebut merupakan aset milik pemerintah daerah (Pemda) setempat.

“Setiap dana dari pemerintah pusat programnya kan harus jelas. Sehingga lebih diutamakan aset milik pemda. Jadi, kami pastikan untuk lahan ini tak bermasalah sudah clear,” tandasnya. Wardoyo

  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com