JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Laporan Pidana Luhut ke Hariz dan Fatia Dikecam, Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Ancaman Serius untuk Pembela Hak Asasi Manusia!

Menko Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Bupati Sragen saat menyambangi isolasi terpusat pasien covid-19 di Technopark Sragen, Kamis (5/8/2021). Foto/Wardoyo

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Aksi laporan yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Koalisi Masyarakat Sipil Serius Revisi UU ITE mengecam pelaporan pemidanaan dan perdata oleh Luhut. Mereka memandang pelaporan tersebut sebagai alah satu bentuk serangan kepada para pembela hak asasi manusia oleh pejabat Indonesia.

Selain itu laporan itu juga dianggap ancaman pejabat yang diduga ingin menyalahgunakan hukum untuk kepentingan sendiri.

“Kami menilai pelaporan pidana dan gugatan perdata pada Fatia dan Haris adalah ancaman yang serius terhadap demokrasi dan kerja-kerja pembela HAM,” kata perwakilan Koalisi, Ade Wahyudin, dalam keterangan tertulis, Kamis (23/9/2021).

Advertisement
Baca Juga :  Azyumardi Azra: Sebagai Partai Modern, Golkar Perlu Angkat Isu Seputar Pemilih Milenial

Ade mengatakan, hak para pembela HAM atas kebebasan berekspresi dijamin tak hanya di bawah hukum HAM internasional. Namun, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yakni Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 25, serta Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E juga mengatur hal tersebut.

Ia mengingatkan, konstitusi menjamin bahwa setiap orang bebas menyatakan pendapat di muka umum.

Baca Juga :  2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Pulih dari Pandemi Indonesia Tumbuh Lagi Menuju Indonesia Maju 

Konstitusi juga melindungi hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan, secara lisan dan tertulis, melalui media cetak dan elektronik.

Ade mengatakan, penyampaian materi tentang dugaan keterlibatan Menko Luhut didasari temuan riset berjudul “Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya” yang dibuat sejumlah organisasi masyarakat sipil.

Dalam laporan itu, Luhut diduga terafiliasi dengan perusahaan pemegang izin Proyek Emas Sungai Derewo di Papua.

Halaman selanjutnya

Halaman :  1 2 Tampilkan semua