JOGLOSEMARNEWS.COM KOLOM

Soal Pengaduan ke Dewan Pers



Catatan: Hendry Ch Bangun*

Beberapa waktu terakhir ini ada beberapa tulisan yang bernada menggugat penanganan pengaduan yang ditujukan kepada Dewan Pers. Khususnya dari kalangan media yang merasa diperlakukan tidak adil, karena karya jurnalistik mereka dipersoalkan, dan menilainya itu sebagai pelanggaran kemerdekaan pers.

Menurut mereka, Dewan Pers seharusnya melindungi kerja wartawan, entah saat mencari berita ataupun semua karya jurnalistiknya.  Lalu mengatakan Dewan Pers sudah menjelma sebagai Departeman Penerangan di era Orde Baru.

Advertisement

Di sisi lain kepada Dewan Pers datang pula kritik keras dari kalangan pemerintahan, baik tingkat pusat maupun daerah, berbagai lembaga negara, dan anggota parlemen, yang menilai Dewan Pers terlalu lembek menangani pers yang sudah kebablasan karena menulis semaunya, meliput secara tidak profesional.

Wartawan dan organisasi wartawan kalau kena masalah, karena merasa diintimidasi atau terkena kekerasan langsung mengadu ke polisi. Melakukan demonstasi dan meminta agar pelakunya dipenjara.

Sementara kalau digugat narasumber, eh bilangnya, gunakan hak jawab dong, pakai Undang-Undang Pers. “Pers kok seenaknya begitu. Dewan Pers harus tegas, tindak tuh media dan wartawan yang melanggar ketentuan,” kata mereka.

Inilah dinamika dari kemerdekaan pers yang menarik dan kalau ditarik benang merahnya muncul karena beberapa hal. Pertama, banyak sekali wartawan dan pimpinan media yang tidak memahami Undang-Undang No 40 tentang Pers, apalagi proses kelahirannya yang secara garis merupakan amanat dari reformasi 1998, agar pers dapat bekerja secara bebas.

Tidak ada lagi hambatan melakukan semua kegiatan jurnalistik, mulai dari mencari informasi, sampai memberitakannya. Tidak ada sensor, tidak ada bredel, bahkan mereka yang berupaya menghalang-halangi dapat dipidana.

Maknanya, negara dan masyarakat, memberikan kebebasan penuh bagi media dan wartawan untuk menjalankan tugas memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tahu, untuk menjadi saluran aspirasinya, untuk menyampaikan kritik atas jalannya pemerintahan, untuk mendiskusikan apa saja pendapat mereka soal negara, soal diri sendiri, dan berbagai persoalan. Silakan deh.

Karena media dan wartawan diberi kebebasan penuh, sebagai penyeimbangnya, media harus taat pada beberapa hal. Media wajib memberikan hak jawab, media wajib memberikan hak koreksi kepada masyarakat kalau beritanya salah.

Baca Juga :  Regulasi LHKPN yang Mandul

Media wajib mencantumkan nama dan alamat perusahaannya agar mudah dikontak masyarakat, khususnya bagi mereka yang merasa dirugikan atas pemberitaan. Ada pidana, apabila melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Pers ini.

Di samping itu wartawan harus taat pada Kode Etik Jurnalistik. Ada banyak pasal, tetapi paling penting ada beberapa hal. Pertama, berita yang dibuat tidak beritikad buruk, artinya tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Kedua, berita harus akurat, yang didefinisikan sebagai dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Lalu, berita harus berimbang yakni semua pihak mendapat kesempatan setara. Berikut, menguji informasi yakni melakukan cek dan ricek tentang kebenaran informasi. Kemudian, tidak beropini menghakimi. Dan wartawan menjunjung asas praduga tak bersalah.

Ada lagi misalnya yang tidak kalah penting, wartawan tidak  membuat berita bohong (sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi).  Tidak membuat berita fitnah (tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk).

Juga bersikap profesional, yang antara lain dirumuskan dengan, menunjukkan identitas diri kepada narasumber, tidak melakukan plagiat, menghormati privasi.

Nah, kalau Anda wartawan apalagi sudah bersertifikat kompetensi, cobalah ukur diri dengan poin-poin di kode etik itu. Hayati, jalankan, baik ketika mencari informasi bahan berita maupun dalam memberitakannya. Pasti Anda tidak akan kena pengaduan, atau disomasi. Tidak mudah kan menjadi wartawan?

Di sisi lain, anggota parlemen yang ikut menyusun undang-undang, juga harus tahu tentang Undang-Undang No.40 tentang Pers ini. Tidaklah layak kalau meminta Dewan Pers untuk bertindak sebagaimana Departemen Penerangan zaman Orde Baru, mencabut izin media massa, menindak wartawan, sebagaimana kerap disampaikan.

Begitu pula pejabat di dengan kementerian, lembaga negara, provinsi dan kabupaten-kota, yang keberatan atas pemberitaan yang dinilai merugikan (tidak ada istilah mencemarkan nama baik dalam UU Pers maupun Kode Etik Jurnalistik), silakan meminta hak jawab ke pengelola media itu.

Apabila media itu tidak bersedia memuat hak jawab, bisa langsung mengadu ke penegak hukum, dan media itu dapat dipidana maksimal Rp 500 juta. Walaupun Dewan Pers selalu mengimbau agar kasusnya diadukan dulu ke Dewan Pers untuk dimediasi, agar mencapai kesepakatan.

Baca Juga :  Regulasi LHKPN yang Mandul

Demokrasi yang kita nikmati sekarang dengan segala eforianya yang kebablasan, adalah keinginan kita semua. Jangan hanya mau menelan yang enak dan membuang yang pahit, itu harus hidup berdampingan.

Ingat zaman Soeharto, menyindir saja sudah ditangkap tentara (bukan polisi). Menyatakan pendapat di jalan, tidak boleh. Berorganisasi harus seizing aparat keamanan. Jadi kalau dikritik, nikmati saja. Apalagi kalau Anda seorang pejabat, pengelola suatu badan, wajar diperhatikan pers dan ditulis bila (dianggap) melakukan kekeliruan.

Kemerdekaan pers adalah untuk Anda semua, bukan hanya untuk masyarakat pers. Maka siapapun, penyelenggara negara, entah itu eksekutif, yudikatif, legislatif, termasuk partai politik, organisasi masyarakat, badan usaha milik negara, termasuk juga perusahaan yang menguasai hajat orang banyak, harus memahami UU Pers dan menggunakannya.

Pers bebas memberitakan, bahkan menyelidiki apabila ada ketidakberesan dalam birokrasi, keputusan yang ganjil,  perilaku aparat yang merugikan masyarakat, permainan harga, kemacetan distribusi, kerusakan lingkungan, pencemaran, korupsi dst.  Pers jangan dihalang-halangi, itulah prinsip transparansi dan akuntabilitas di negara demokrasi.

Dewan Pers  menerima pengaduan dari masyarakat dan melakukan mediasi dan ajudikasi sesuai perintah Undang-Undang no 40, sesuai dengan fungsinya sebagaimana dinyatakan di Pasal 15. Yakni memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat  atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, serta menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.

Sebenarnya Dewan Pers akan berbahagia apabila ada kesepakatan di antara masyarakat yang merasa dirugikan, dengan media yang diadukan. Media menyadari kekeliruannya dan memuat atau menyiarkan hak jawab. Pengadu puas.

Ada satu perusahaan swasta dan satu pemerintah kota, yang selalu meminta hak jawab dan menembuskannya ke Dewan Pers sesuai dengan anjuran yang pernah kami sampaikan. Lalu media memuat materi hak jawab yang disampaikan Pengadu, urusan pun selesai.

Halaman:  
« 1 2 Selanjutnya › » Semua