Kasus PTSL Desa Kecik, Ditemukan 2 SPJ Berbeda dan Bagi-Bagi Honor Sampai Rp 31 Juta. Jatah Kades Paling Besar, Camat dan BPN Ditulis Rp 6,5 Juta

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kasus dugaan penyimpangan pengelolaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Kecik, Tanon, Sragen menguak fakta baru.

Warga mengungkap ada dua surat pertanggungjawaban (SPJ) pengelolaan dana tarikan dari peserta PTSL. Kemunculan 2 SPJ itu dinilai mengundang kecurigaan.

Pasalnya ada item pengeluaran yang dinilai tidak wajar dan terindikasi digonta-ganti nominalnya. Selain itu, dalam SPJ juga tertera rincian bagi-bagi honor hingga total Rp 31 juta.

Nominal honor itu hampir separuh dari hasil tarikan sebesar Rp 500.000 terhadap 160 warga peserta PTSL yang terkumpul Rp 80 juta.

“Iya. Kami curiga ketika kemarin menemukan ada 2 SPJ yang berbeda. Ada item-item yang mencurigakan. Kalau jumlah totalnya sama, cuma ada beberapa rincian yang dinaikkan dan angkanya tak wajar. SPJ itu juga sudah disampaikan ke Inspektorat oleh bendahara panitia PTSL. Kemarin kebetulan kami pas diperiksa di Inspektorat, sempat saya tanya juga aliran uang Rp 80 juta itu kemana saja. Dia tunjukkan SPJ itu,” papar Sugiyanto, salah satu warga pemohon PTSL di Desa Kecik yang mengungkap indikasi kejanggalan pertama kali kepada wartawan, Senin (25/10/2021).

Sugiyanto kemudian menunjukkan dua SPJ yang ia foto. Ia mencatat ada beberapa kejanggalan dari penggunaan anggaran.

Di antaranya sisa saldo oleh bendahara disampaikan masih sisa Rp 11 juta sekian. Namun di bukti SPJ awal, saldo akhir hanya tersisa Rp 5,5 juta sekian.

Lantas ia membeberkan ada pembagian honor atau fee yang nilainya mencapai Rp 31 juta lebih. Dari SPJ awal, bagi-bagi fee itu mencakup 11 kelompok penerima mulai kades, bayan, Kasipem, panitia PTSL, RT, BPD, perangkat hingga Camat dan BPN.

Dari rinciannya, jatah Kades paling besar yakni Rp 90.000 x 100 bidang total Rp 9 juta dikurangi Rp 3,11 juta menjadi Rp 5,9 juta.

Kemudian Sekdes Rp 40.000 x 100 bidang dapat Rp 4 juta dikurangi Rp 500.000 menjadi Rp 3,5 juta. Lantas Kasipem tertulis mendapat honor Rp 4,25 juta, Kadus masing-masing Rp 1,3 juta hingga Rp 2,56 juta.

Tertulis pula jatah 6 orang panitia PTSL senilai total Rp 7,5 juta dengan ketua dan bendahara masing-masing dapat Rp 1,5 juta.

Kemudian di SPJ tulisan tangan itu juga tertulis Camat menerima Rp 40.000 x 100 bidang total Rp 4 juta. Lantas ada tulisan BPN Rp 25.000 x 100 mendapat Rp 2,5 juta. Perangkat mendapat Rp 2,5 juta, BPD Rp 1,6 juta dan RT 550.000.

“Anehnya di SPJ kedua, poin untuk Camat dan BPN dihilangkan. Tapi item pengeluaran yang lainnya dinaikkan. Misalnya jumlah patok yang semula 500 buah, di SPJ kedua dinaikkan jadi 750 buah. Harganya Rp 12.000,” terangnya.

Lantas biaya konsumsi untuk pembelian Snack juga terindikasi tak beres. Ia menyebut Snack Rp 15.000 terkesan tidak wajar apalagi dengan jumlah 170 padahal pesertanya tidak ada sebanyak itu.

Meski jumlah bidang awal yang diajukan 175, namun ada satu pemohon memiliki dua bidang sampai 4 bidang. Sehingga jumlah jiwa pemohonnya tak sebanyak bidang total.

Tak hanya itu, dalam SPJ penggunaan dana, juga tertera pengeluaran untuk yang saku panitia dan petugas ukur selama 7 hari x 8 orang x 100.000 total Rp 5,6 juta.

Lantas honor uang saku lembur panitia 7x 15 x Rp 50.000 total Rp 5,25 juta.
Lain-lain tak terduga sebesar 1,49 juta.