JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Mahfud MD: Korban Pinjol Ilegal Jangan Bayar Cicilan Meski Ditagih

Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020) / tribunnews

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Warga yang menggunakan jasa pinjaman online (Pinjol) ilegal diimbau tidak membayar cicilan meski ada penagihan.

Pasalnya, pinjol ilegal tidak mengantongi izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Imbauan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Mahfud menjelaskan, Pemerintah telah memutuskan pengenaan pasal berlapis secara perdata maupun pidana bagi para pelaku Pinjol ilegal.

Dia mengatakan, para pelaku tersebut akan dikenakan ancaman hukuman atas tindakan pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, UU ITE, dan perlindungan konsumen.

“Kita juga tadi menyinggung kemungkinan penggunaan Pasal 368 KUH Pidana yaitu pemerasan. Lalu ada Pasal 335 KUH Pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan yang bisa dipakai. Kemudian, Undang-undang Perlindungan Konsumen, UU ITE Pasal 29 dan Pasal 32 ayat 2 dan ayat 3,” kata dia dalam konfrensi pers secara virtual terkait pinjol ilegal, Selasa (19/10/2021).

Baca Juga :  Pondok Pesantren Didorong Mandiri dan Mampu Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Sekitar

Paling penting lagi, kata Mahfud, para pemohon dana yang telah menggunakan pinjol ilegal diimbau untuk tidak membayar meski adanya penagihan. Hal tersebut karena pinjol ilegal tidak mengantongi izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bila ada terjadi penagihan secara paksa disertai ancaman atau intimidasi, maka masyarakat diminta untuk melaporkan tindakan tersebut ke Kepolisian setempat.

Mahfud memastikan, para pihak Kepolisian akan langsung memasifikasi gerakan para pinjol ilegal dan akan bertindak tegas.

Baca Juga :  Menko Airlangga Hartarto: Artificial Intelligence Bantu Pulihkan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

“Oleh karena itu, imbauan atau statement oleh pemerintah yang dihadiri OJK dan BI, hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini. Kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban pinjol ilegal, jangan membayar. Kalau ada yang tidak membayar, lalu mereka tidak terima, laporkan ke Kantor Polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan,” serunya.

Mahfud kembali mengingatkan, penindakan hukum pidana dan perdata ini hanya berlaku bagi para pelaku pinjol ilegal, terkecuali perusahaan financial technology (fintech) peer to peer lending yang telah memiliki lisensi dari OJK atau pinjol legal.

Halaman selanjutnya

Halaman :  1 2 Tampilkan semua