Pengendalian Kasus Covid-19 di Indonesia Sangat Baik, Ini Indikatornya

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, hingga saat ini, pengendalian kasus Covid-19 di Indonesia tergolong sangat baik.

Parameter tersebut, menurut Menko Airlangga terlihat dari data Johns Hopkins University, di mana indikator Jumlah Kasus Konfirmasi Harian di Indonesia 3,69 kasus per 1 juta penduduk.

Angka tersebut menurut Menko Airlangga, jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Ia mencontohkan, negara Singapura dengan (516,4 kasus), Inggris (589,7 kasus) dan India (12,1 kasus).

Demikian pula dengaan data Reproduction Rate (Rt) Indonesia sebesar 0,70, yang berarti dalam kategori terkendali. Hal itu jauh lebih baik daripada Singapura yang mencapai 1,12, Inggris sebesar 1,09 dan India yang sebesar 0,85.

Secara nasional, kasus aktif per 18 Oktober sebesar 17.374 kasus atau 0,43% (dari 4,2 juta total kasus). Ini jauh di bawah rata-rata kasus global yang besarnya 7,3% (17,8 juta kasus aktif dari 241,5 juta total kasus).

Sementara jumlah rata-rata penambahan kasus konfirmasi harian dalam tujuh hari ke belakang (7DMA) juga terus menunjukkan tren penurunan.

Per 18 Oktober 2021, penambahan kasus harian sebesar 626 kasus atau secara rata-rata 7 hari (7DMA) berada di angka 975.

Jumlah rata-rata orang diperiksa dalam 7 hari ke belakang (7DMA) juga relatif stabil di kisaran 170.000 orang.

Apabila dilihat dari masing-masing kelompok provinsi, jumlah kasus yang sembuh (RR), kasus kematian (CFR) dan penurunan jumlah total kasus aktif, yakni sbb:

Daerah	RR	CFR	penurunan
Sumatera	95,78%	3,56%	-95,64%
Nusa Tenggara	97,05%	2,34%	-95,66%
Kalimantan	96,27%	3,16%	-95,84%
Sulawesi	96,46%	2,63%	-93,69%
Maluku & Papua	95,84%	1,75%	-89,27%

 

Sebagai analogi, tingkat RR Nasional = 96,19%, CFR Nasional = 3,38% dan Penurunan Kasus Aktif Nasional = -95,69%.

“Asesmen situasi pandemi di luar Jawa-Bali memperlihatkan terjadi perbaikan yang signifikan dari minggu ke minggu. Dibandingkan di awal PPKM, jumlah Kab/Kota Level 4 turun dari 132 Kab/Kota menjadi 0 Kab/Kota, sementara itu Kab/Kota Level 1 naik tajam dari 0 Kab/Kota menjadi 77 Kab/Kota,” jelas Menko Airlanggaa.

Dijelaskan, Level Asesmen per 16 Oktober untuk 27 Provinsi di Luar Jawa Bali juga cukup baik. Di mana, sudah tidak ada Provinsi di Level 4. Hanya ada satu  Provinsi di Level 3, dan sebanyak 23 Provinsi di Level 2.

Sedangkan di Level 1 sudah ada 3 Provinsi yaitu Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Riau.

Untuk di tingkat Kabupaten/Kota di luar Jawa & Bali (sebanyak 386 Kabupaten/Kota), sudah tidak ada Kabupaten/Kota di Level 4, hanya ada 24 Kabupaten/Kota di Level 3, sebanyak 285 Kabupaten/Kota di Level 2, dan sudah ada 77 Kabupaten/Kota di Level 1.

Sedangkan khusus untuk 6 Kabupaten/Kota yang menerapkan PPKM Level 4 pada periode ini, masih ada 3 Kabupaten/Kota lainnya yang masih tetap pada Level Asesmen 3 (Bangka, Bulungan, dan Tarakan).

Nanun di baik itu, sudah ada tiga Kabupaten/Kota yang mengalami perbaikan ke Level 2 (Pidie, Padang, dan Banjarmasin).

Namun demikian, untuk penetapan Level PPKM, selain mendasarkan pada data Level Asesmen Situasi Pandemi dari Kemenkes, juga mempertimbangkan capaian vaksinasi, di mana untuk Kabupaten/Kota yang capaian vaksinasi Dosis-1 masih kurang dari 40%, akan dinaikkan satu tingkat Level PPKM yang lebih tinggi,” ungkap Menko Airlangga.

Jika di Jawa-Bali kondisinya sudah dilongarkan,  Pelaksanaan PPKM untuk luar Jawa Bali akan diperpanjang dari 19 Oktober hingga 8 November 2021.

“Namun dengan catatan, tetap dilakukan evaluasi secara mendalam di setiap minggu. Pembatasan kegiatan masyarakat sesuai level asesmen di wilayah masing-masing, dengan beberapa penyesuaian, terutama yang terkait dengan kegiatan masyarakat, seperti di tempat permainan anak di Mall, Bioskop, tempat wisata, dan lain-lain,” paparnya, seperti dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews.

Lebih jauh Airlangga menjelaskan, cakupan penerapan PPKM di luar Jawa Bali, untuk PPKM Level 1 akan diterapkan di 18 Kabupaten/Kota.

PPKM Level 2 akan diterapkan pada 157 Kabupaten/Kota, sedangkan PPKM Level 3 akan dilakukan penerapannya di 211 Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Event Nasional

Event nasional yang baru saja ditutup, yakni pekan olah raga nasional (PON), yang sudah resmi ditutup pada 15 Oktober 2021.

Dalam event tersebut, muncul kasus positif Covid-19 sebanyak 176 kasus, yang terdiri dari 97 atlet, 49 official, 7 coach, 10 wasit, 9 media, 2 panpel, 1 juri, dan 1 keamanan).

Nilainya sebesar 1,7% dari total Peserta PON yang mencapai 10.066 orang, dengan Positivity-Rate 1,13% dari total yang dilakukan testing, yang tersebar di 16 Cabor (dari 37 Cabor yang dipertandingkan) dan 30 kontingen dengan jumlah kasus terbanyak berasal dari kontingen DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah.

“Sudah lebih dari 60% dari Peserta PON yang sudah melewati masa karantina (lewat 5 hari), sisanya dalam beberapa hari ini terus dimonitor, terutama karantina di daerah-daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk kegiatan nasional yang lain adalah Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) yang diselenggarakan di Sofifi, Maluku Utara, dari tanggal 16-25 Oktober 2021.

Monitoring dan pengawasan dilakukan oleh Kemendagri dan Satgas Penanganan Covid-19, di mana penerapan Prokes mengikuti ketentuan Prokes seperti yang diterapkan di PON Papua, dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara membentuk Satgas Prokes untuk mengawasi Prokes di lapangan.

Demikian juga pasca pelaksanaan STQH, setiap Pemerintah Daerah akan menyiapkan Karantina Terpusat di daerah masing-masing, dan berlaku kewajiban untuk melakukan Karantina selama 5X24 jam.

 

Update Program PEN

 

Realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) s/d 15 Okt 2021 sudah mencapai Rp 428,21 triliun atau 57,5% dari pagu Rp 744,77 triliun.

Realisasi tersebut terdiri dari:

• Realisasi klaster Kesehatan sebesar Rp 115,84 triliun (53,9%)
• Realisasi klaster Perlinsos sebesar Rp 122,47 triliun (65,6%)
• Realisasi klaster Program Prioritas sebesar Rp 67,00 triliun (56,8%)
• Realisasi klaster Dukungan UMKM & Korporasi sebesar Rp 62,60 triliun (38,5%)
• Realisasi klaster Insentif Usaha sebesar Rp 60,31 triliun (96,0%)

Realisasi klaster Kesehatan yang sebesar Rp 115,84 triliun yang utama adalah untuk Diagnostik (Testing dan Tracing) realisasi sebesar 66,6% atau Rp 3 triliun, Therapeutic yang digunakan untuk Insentif dan Santunan Nakes sebesar 73,9% (Rp 14 triliun) dari pagu Rp 18,94 triliun dan Vaksinasi (Pengadaan dan  Pelaksanaan) sebesar 41,5% atau Rp 23,97 triliun.

Sedangkan, realisasi dari klaster PerlinSos yang sebesar Rp 122,47 triliun antara lain digunakan untuk Program PKH sebesar 73,4% atau Rp 20,79 triliun dari pagu Rp 28,31 triliun, Kartu Sembako sebesar 58,6% atau Rp 29,26 triliun dari pagu Rp 49,89 triliun, BLT Desa sebesar 58,7% atau Rp 16,91 triliun dari pagu Rp 28,80 triliun; dan BSU sebesar 75,60% atau Rp 6,65 triliun dari pagu Rp 8,80 triliun.

“Arahan dari Presiden Jokowi bahwa mengingat kasus di berbagai daerah sudah turun drastis, sesuai usulan Menteri Keuangan, maka anggaran earmarked 8% DBH/DAU agar bisa dioptimalisasi untuk tujuan lain selain penanganan Covid-19, dan Menkeu akan menyesuaikan aturan dan kebijakan terkait hal tersebut,” tutup Menko Airlangga. Suhamdani