JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Kecam Perlawanan Perangkat Desa, Aktivis APPD Sragen Dukung Pelelangan Tanah Bengkok. Sampaikan 5 Tuntutan, Isinya Menohok Banget!

Juru bicara aliansi pemuda peduli desa (APPD) Kabupaten Sragen, Handoko Wahyu (baju putih) saat menyampaikan aspirasi dalam audiensi mendukung penarikan tanah bengkok ke dalam aset desa melalui APBDes dan Siskeudes, Kamis (10/2/2022). Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Belasan aktivis muda yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Peduli Desa (APPD) Kabupaten Sragen menggeruduk kantor DPRD setempat, Kamis (10/2/2022).

Mereka mendukung kebijakan Pemkab menarik tanah kas jatah perangkat dan kades ke APBDes untuk dilelang sebagai aset desa seperti amanat Perbup 76/2017.

Mereka juga mengecam segala bentuk perlawanan dari perangkat desa yang berupaya melindungi tanah bengkok tanpa memandang aturan yang ada.

Tuntutan itu disampaikan saat mereka diterima beraudiensi dengan Pemkab yang diwakili Kabag Pemerintahan dan difasilitasi unsur pimpinan DPRD dan Komisi I.

Baca Juga :  Innalillahi, Buruh Pabrik Bata Ringan Bricon Sragen Tewas Terjepit Mesin. Tubuhnya Remuk Perut Sampai Terburai

Dalam audiensi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Muslim itu perwakilan APPD menyampaikan 5 poin tuntutan terkait kebijakan penarikan tanah kas desa atau eks bengkok ke Siskeudes yang kini memicu penolakan dari perangkat desa.

Lima poin itu antara lain mereka memohon DPRD menerapkan fungsi pengawasan secara benar dan terukur mengenai kebijakan tentang Kedudukan Keuangan Desa.

Poin kedua menerapkan peraturan yang sudah berlaku mengenai Kedudukan Keuangan Desa sesuai dengan regulasi yang ada.

Baca Juga :  Usai Ceraikan Suami, Rumah Dewi Penjual Siomai Cantik di Sukodono Terbakar. Sempat Terdengar Ledakan

Apabila perlu memandang hirarki hukum dari berbagai kebijakan pemerintah.

Ketiga mereka mengecam segala bentuk perlawanan perangkat desa yang berupaya melindungi tanah bengkok tanpa memandang peraturan yang ada.

Poin keempat memastikan kebijakan tersebut diterapkan oleh Perangkat Desa dan membentuk satgas tanah bengkok.

Poin terakhir mendukung penerapan Perbup No.47 Tahun 2019 tentang kedudukan keuangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya di kabupaten Sragen sesuai dengan peraturan-
peraturan yang sudah ada.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com