JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Magelang

Korupsi PNPM Rp 314 Juta, Kades Inisial L Ditangkap Polisi. Astaga Pengakuannya Uangnya Untuk Begini!

Kades di Magelang inisial L saat diamankan polres setempat. Foto/Wardoyo

MAGELANG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Seorang mantan Kades di wilayah Magelang berinisial L (51) diringkus polisi setempat.

Tersangka dibekuk karena terlibat kasus tindak pidana korupsi pada kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Windusari, Magelang.

Tak tanggung-tanggung, kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Tersangka kasus tindak pidana korupsi tersebut adalah oknum Kepala Desa periode tahun 1999 – 2013.

Saat ini penyidikan kasus tersebut sudah dinyatakan lengkap oleh Kejari Kabupaten Magelang.

Kapolres Magelang, AKBP. Mochammad Sajarod Zakun mengatakan kasus korupsi itu menyebabkan kerugian keuangan negara hingga ratusan juta rupiah dengan tersangka oknum kepala desa periode 1999-2013.

“Tersangka dalam kasus ini adalah oknum Kepala Desa Mangunsari, Kecamatan Windusari (1999-2013) berinisial L (51). Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jateng ditemukan kerugian negara Rp 314.080.000,” katanya di Mapolres Magelang, Jumat (11/3/2022).

Baca Juga :  Keras, Kapolda Jateng Sebut Anggota yang Bekingi Kegiatan Melanggar Hukum Dicap Pengkhianat. "Jangan Halalkan Segala Cara!"

Kasus tersebut berawal pada tahun 2012 dimana UPK “LESTARI” Kecamatan Windusari, Magelang melaksanakan kegiatan perguliran sektor ekonomi Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dimana dananya bersumber dari APBD maupun APBN yang dikelola oleh UPK.

“Tersangka yang waktu menjabat sebagai Kepala Desa telah mengkondisikan dan menyuruh anggota kelompok masyarakat Desa Mangunsari untuk mengajukan pinjaman dana bergulir yang kemudian uang hasil pencairannya diminta dan digunakan untuk kepentingan pribadi,” kata Kapolres.

Baca Juga :  Menang Gugatan, 9 Rumah Dinas Polda Jateng Dieksekusi Hari Ini. Penghuni Tolak Tawaran Rumah Sementara

Kasatreskrim, AKP Muhammad Alfan Armin mengungkapkan pada awalnya tersangka menyuruh anggota kelompok untuk mengajukan pinjaman dengan cara meminta KTP dan KK anggota kelompok tersebut sebagai syarat pengajuan pinjaman ke UPK “LESTARI”.

Meskipun anggota kelompok yang dipinjam KTP dan KK tersebut tidak pernah mempunyai niat untuk mengajukan pinjaman di UPK “LESTARI”.

Kemudian tidak pernah membuat proposal maupun menanda tangani dalam proposal pengajuan.

Pada saat dilakukan verifikasi pengajuan pinjaman maupun pencairan pinjaman dari pihak UPK “LESTARI” 2 anggota kelompok disuruh untuk mendatangi dan menerima langsung uang hasil pencairan tersebut.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua