JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Kasus Mafia Tanah Mencuat di Sragen, Lahan Aset Negara Diam-Diam Beralih Jadi Hak Milik 2 Warga. Kepala BPN Sebut Tidak Logis

Ilustrasi sertifikat

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kasus dugaan mafia tanah bermodus penyerobotan aset negara mencuat di Kecamatan Jenar. Tanah milik Koperasi Unit Desa (KUD) Widodo di Dukuh Nadri, Desa Dawung, Jenar, dilaporkan diduga diam-diam disertifikatkan atas nama pribadi oleh dua orang warga di sekitarnya.

Padahal, tanah itu sudah dibeli secara sah oleh pihak KUD pada tahun 1984 dengan dana dari pemerintah pusat.

Kasus penyerobotan tanah itu terungkap setelah digelar mediasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sragen kemarin.

Informasi yang dihimpun JOGLOSEMARNEWS.COM , tanah yang di dalamnya berdiri gudang KUD itu seluas 607 meter persegi.

Anehnya, meski sudah terbit sertifikat atas nama KUD, tanah itu bisa terbit sertifikat atas dua nama warga yang bersebelahan dengan lokasi tanah dan gudang KUD berinisial SUW dan DAR.

Dua warga itu mengklaim sebagai ahli waris pemilik tanah. Bendahara KUD Widodo Jenar, Suwanto menyampaikan gudang KUD itu dibangun bersamaan dengan program nasional pembangunan gudang KUD seluruh Indonesia pada tahun 1984.

Baca Juga :  Jatah BLT dan PKH Janda Lansia di Gesi Dipotong Rp 600.000, Anak Langsung Lapor Kecamatan

“Lalu di Kecamatan Jenar dapat 2 tempat. Satu di Desa Galeh, satunya di Desa Dawung. Nah yang bermasalah ini yang di Desa Dawung. Dulu tanah untuk KUD di Dawung itu atas nama Suyanti, istri Pak Sastro Diwiryo pada saat itu selaku Ketua KUD Widodo Kecamatan Jenar,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM .

Tanah itu dibeli pemerintah melalui Departemen Keuangan yang dibayar lewat BRI seharga Rp 1,250 juta. Kemudian tanah tersebut disertifikatkan oleh pihak KUD dengan SHGB masa berlaku 20 tahun dan berakhir pada tahun 2003.

Namun sejak 2003 pihak KUD belum sempat memperpanjang sertifikat SHGB itu dan pemilik tanah tersebut tidak mempunyai keturunan atau hak waris tanah.

Akan tetapi, persoalan muncul ketika si sekitar tahun 2017 saat tanah KUD itu secara mengejutkan ditemukan bisa muncul di dua sertifikat lain atas nama SUW dan DAR. Namun luasan yang tertera di sertifikat berbeda.

Baca Juga :  Road Show 170 Desa, Bayu Sebut Infrastruktur dan Hutang Jadi Isu Paling Menonjol

“Saat itu baru ketahuan kalau sertifikatnya ternyata dobel tiga. Yang atas nama KUD Widodo Jenar luasnya 607 meter, atas nama SUW 428 meter hak milik, DAR 453 meter hak milik. Jadi sertifikat 3 itu obyeknya tanah yang sama,” urai Suwanto.

Mediasi Gagal

Suwanto menegaskan kepemilikan tanah itu diperkuat dengan bukti transferan uang untuk pembelian dari KUD ke BRI tahun 1985. Mendapati tanah muncul atas nama orang lain, pihak KUD lantas melaporkan ke Dinas Koperasi.

Selanjutnya, dari dinas berinisiatif mengumpulkan di kecamatan untuk dilakukan penanganan dan mediasi dengan memanggil pihak KUD, SUW dan DAR.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com