Menko Airlangga Dorong Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Untuk membahas upaya akselarasi penyelesaian proyek-proyek di Jawa Tengah hingga tahun 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menggelar rapat koordinasi bersama para Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait dan Gubernur Jawa Tengah, Rabu (11/5/2022).

Airlangga mengatakan, guna mendukung pemulihan eknomi dan mendorong perekonomian Jawa Tengah, memang diperlukan berbagai upaya strategis yang melibatkan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Realisasi yang dilakukan, salah satunya adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi berbagai Kawasan di Jawa Tengah.

Sebagaimana ditetapkan dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019, percepatan pembangunan ekonomi tersebut meliputi kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang.

“Rakor ini juga untuk memastikan ketersediaan alokasi anggaran pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,” ujar Menko Airlangga yang juga sebagai ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Airlangga memaparkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan KPPIP terhadap 270 Proyek/Program yang termasuk dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019 dengan nilai investasi sebesar Rp 354 triliun.

Kembali Airlanga mengingatkan arahan Presiden Jokowi, bahwa proyek-proyek dalam Perpres Nomor 79 tahun 2019 harus dapat diselesaikan pada tahun 2024 atau financial closing dapat tercapai pada tahun 2024.

Dia juga menekankan pentingnya kepastian pengadaan tanah dan perizinan yang harus dapat diselesaikan sebelum tahun 2024.

Berdasarkan pemantauan proyek yang dilakukan oleh KPPIP Kemenko Perekonomian bersama dengan tim Provincial Project Management Unit (PPMU) Provinsi Jawa Tengah, sampai dengan bulan Mei 2021, kemajuan proyek-proyek tersebut sebagai berikut:

• 16 proyek telah selesai dan beroperasi dengan nilai Rp 19,6 T
• 1 proyek telah selesai sebagian dan beroperasi dengan nilai Rp 32,5 M
• 21 proyek dalam tahap konstruksi dan ditargetkan selesai maksimal tahun 2024 dengan nilai proyek Rp 9,4 T
• 99 proyek dalam tahap penyiapan dengan rincian:

1. 15 proyek memenuhi readiness criteria dan dapat diselesaikan hingga tahun 2024 dengan estimasi biaya Rp 1,5 T
2. 84 proyek diselesaikan melewati tahun 2024 dengan estimasi biaya Rp 162,2 T
3. 133 proyek masih dalam tahap perencanaan dan diselesaikan setelah tahun 2024 dengan nilai Rp 161,1 T

Diakui Menko Airlangga, adanya pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020, memang sedikit menghambat perkembangan pembangunan proyek.

Namun KPPIP bersama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tetap berkomitmen melakukan upaya percepatan pembangunan dan debottlenecking permasalahan proyek-proyek tersebut.

Menko Airlangga juga memberikan beberapa arahan strategis untuk mempercepat penyelesaian proyek dan menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan proyek, antara lain pada proyek-proyek:

1. Pembangunan Pipa Gas Transmisi Cirebon – Semarang telah dialokasikan pendanaan hingga tahun 2023 oleh Kementerian ESDM sebesar Rp 1,2 Triliun, diarahkan agar Kementerian ESDM segera menyelesaikan pembangunan di tahun 2023
2. Pembangunan Jalan Tol Ruas Bawen-Yogya dan Pembangunan Jalan Tol Ruas Solo – Yogya telah dialokasikan pendanaan pengadaan tanahnya melalui LMAN pada tahun 2022 senilai Rp 6,5 Triliun. Dalam hal ini, Menko Airlangga mengarahkan agar kebutuhan sisa dana untuk pengadaan tanah dapat diselesaikan di tahun 2023 sehingga pembangunan konstruksi dapat diselesaikan di tahun 2024 atau maksimal di tahun 2025.
3. Penyelesaian Pembangunan SPAM Regional Keburejo membutuhkan kontribusi APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Dalam hal ini, Gubernur Jawa Tengah berkomitmen untuk menganggarkan APBD sejalan dengan progres pembangunan IPA dan WTP dari Kementerian PUPR.
4. Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko (Wilayah Jateng) perlu dilakukan percepatan pembebasan lahan oleh Pemerintah Daerah, terutama di tahun 2022 dapat dilaksanakan untuk badan bendungannya sehingga Kementerian PUPR dapat mengalokasikan konstruksi mulai tahun 2023. Sisa kebutuhan anggaran akan didukung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat
5. Pembangunan KI Brebes, Kab. Brebes saat ini didorong untuk tetap dilaksanakan dengan skema yang berbeda yaitu melalui skema business to business (pendanaan swasta).
6. Mendorong percepatan penyelesaian Pembangunan Bendung Karet Sungai Bodri, Kab. Kendal pada tahun 2024 dalam rangka mendukung KEK Kendal dan KIT Batang.
7. Mendorong percepatan pembangunan Pasar Rakyat di Kabupaten Magelang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pemalang, sehingga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mendukung pertumbuhan Usaha Kecil Menengah di beberapa Kabupaten tersebut.

Dalam rapat tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan arahan terkait upaya percepatan pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak yang saat ini masih terkendala oleh adanya isu tanah musnah dalam trase jalan tol tersebut.

“Kemenko Perekonomian bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian ATR/BPN akan segera menyelesaikan upaya percepatan penyelesaian tanah musnah dalam pembangunan Jalan Tol Semarang-demak, baik secara regulasi maupun teknis pelaksanaannya,” ujar Menko Airlangga, seperti dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews.

Di akhir Rakor, Menko Airlangga mengingatkan pentingnya komitmen Gubernur Jawa Tengah dalam memenuhi readiness criteria, penyediaan APBD yang dibutuhkan dan kesiapan proyek (termasuk lahan dan perizinan) untuk dapat didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Sesuai arahan Menko Perekonomian dan harapan Gubernur Jawa Tengah, pimpinan Kementerian/Lembaga telah berkomitmen mengakselerasi proyek/program yang menjadi amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019. Suhamdani