JOGLOSEMARNEWS.COM KOLOM

Selayang Pandang Mega Bintang

Mudrick SM Sangidu (tengah) selaku Pimpinan Mega Bintang bersama pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mega Bintang. Foto: Istimewa

 

Oleh : Sutoyo A*

 Mega Bintang yang berpusat di Kota Solo akan merayakan Hari Ulang Tahunnya yang ke 25 tahun. Tapak dan sejarah lahirnya Mega Bintang di Solo Raya, tidak bisa lepas dari sejarah.

Konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) antara kubu Megawati Soekarnoputri dan Soerjadi, berbuntut Tragedi 27 Juli 1996 atau yang dikebal sebagai Peristiwa Kudatuli. Setelah peristiwa Kudatuli 1996, Megawati bertransformasi menjadi simbol perlawanan terhadap Orde Baru dan Soeharto.

Pada masa Pemilu 1997, Megawati tidak bisa ikut pemilu, karena pemerintah tidak mengakui kepengurusan PDI di bawah kepemimpinannya. Sebagian massa beralih ke PPP, lalu muncul jargon Mega Bintang.

Mega Bintang disebut muncul setelah ada pertemuan antara Megawati dan Ketua DPC PPP Surakarta Mudrick Sangidoe. Saat itu, Mega Bintang bertujuan melawan Presiden Soeharto dan Golkar. Jargon Mega Bintang, dimaknai sebagai isyarat agar pendukung Megawati  mengalihkan dukungan untuk PPP yang berlambang bintang.

Mega Bintang hadir lewat berbagai atribut kampanye, seperti spanduk, poster, boneka, hingga coreng moreng di tubuh. Selain kombinasi warna merah (warna PDI) dan hijau (warna PPP), gambar Megawati  keduanya banyak dijadikan atribut kampanye.

Hanya meski fenomena Mega Bintang mengemuka, Megawati secara terbuka tidak memberikan dukungan kepada PPP. Bahkan, Megawati selaku pribadi memutuskan untuk tidak menggunakan hak politiknya dalam pemungutan suara yang digelar 29 Mei 1997. Namun, Megawati membebaskan pendukungnya untuk menentukan sikap pada hari pencoblosan.

Ia menyampaikan pernyataan tersebut pada 22 Mei 1997, di hadapan sekitar seribu pendukungnya yang memenuhi halaman kediamannya. “Saya menyadari bahwa pemberian suara adalah merupakan hak dari seseorang yang bersifat sangat hakiki dan asasi karena itu penggunaannya harus sesuai dengan hati nurani masing-masing warga negara,” kata Megawati, dilansir dari Harian Kompas, 23 Mei 1997.

Saya selaku Ketua Umum DPP PDI yang sah dan konstitusional berpendapat, bahwa apa yang disebut “PDI hasil Kongres Medan” adalah tidak sah dan tidak konstitusional karena itu untuk memilihnya pada tanggal 29 Mei 1997 juga tidak sah dan tidak konstitusional,” ujarnya.

Saat itu sejumlah aktivis seperti Arief Budiman menolak memberikan suara untuk partai politik tertentu pada Pemilu 1971, karena unsur ketidakpercayaan. Mewakilkan anak anak muda  ini marah dan tidak puas namun mereka insaf bahwa Pemilu ’71 akan berlangsung tanpa mereka mampu mencegahnya.

Menyadari realitas ini dan keterbatasan kemampuannya, orang muda ini memutuskan untuk tidak ikut memilih. Sejak saat itu, sikap politik memilih untuk tidak memilih dikenal dengan sebutan “Golongan Putih” alias Golput.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com