JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Opini

Menyoal Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP Nasional

Ilustrasi / tempo.co

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM Mengingatkan kembali memori kita sekitar tiga tahun lalu telah terjadi gejolak pro dan kontra masyarakat mengenai rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Rupa-rupanya, gejolak pro dan kontra tersebut pada tahun 2022 ini kembali terjadi, bahkan semakin memanas.

Hal tersebut ditengarai dengan masih eksisnya pasal-pasal yang dinilai masih kontroversial, multiafsir dan mengancam demokrasi.

Gelombang aksi penolakan semakin massif yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat termasuk mahasiswa untuk mengadang pengesahan RKUHP Nasional.

Dalam RKUHP terdapat 632 pasal, yang kemudian menjadi perhatian publik terangkum ada kurang lebih 14 isu krusial yang mengharuskan dilakukannya kembali pembahasan secara mendalam dan terbuka oleh Pemerintah dan DPR.

Dari 14 isu krusial tersebut, yang menjadi perhatian penulis adalah mengenai isu pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal mengenai penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Wetboek van Strafrecht memang sudah ada, tetapi penghinaan terhadap Raja/Ratu Negeri di Belanda.

Tidak sampai di situ, di dalam Wetboek van Strafrecht bahkan banyak sekali pasal penghinaan yang diperuntukkan kepada keluarga atau kerabat kerajaan, gubernur atau wakil gubernur jenderal, dan sebagainya. Terlebih sampai penghinaan dengan cara sindiran juga menjadi tindak pidana.

Ketika Indonesia merdeka, melalui UU No. 1 Tahun 1946 banyak dari pasal tadi yang dihapus, namun penghinaan terhadap Raja/Ratu telah diubah menjadi penghinaan terhadap Presiden.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama pasal itu masih ada maka sampai kiamatpun perdebatan masih terjadi mengenai batasan kritik dan menghina.

Tidak heran jika oposisi atau masyarakat yang melakukan kritik Presiden dan Wakil Presiden dengan berbagai cara bisa menjadi pesakitan dengan dituduh melanggar pasal penghinaan Prediden dan Wakil Presiden.

Hal tersebut berpotensi menimbulkan sikap otoriter dan antikritik.

Menjadi sangat menarik mengenai perdebatan isu pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Jika diambil sisi positifnya, ruang-ruang perdebatan intelektual semakin hidup dan semarak.

Terbukti, banyak ahli hukum juga melakukan kajian dan menyuarakan pendapatnya melalui media, baik media konvensional maupun elektronik.

Perdebatan intelektual ini menjadikan sehatnya iklim akademis yang dilakukan oleh para kaum intelektual.

Hal ini bisa dijadikan contoh bahwa perdebatan atau silang pendapat dapat dilakukan dengan santun tanpa adanya cacian, hinaan, serta fitnah. Terkadang hinaan dan cacian dibungkus atas nama kebebasan berpendapat.

Bahwa hipotesis mengenai teori perjanjian tentang asal mula negara (Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau) berpangkal dari state of nature yang bagaimanapun kondusifnya suatu negara akan selalu mengandung ancaman bagi keselamatan individu atau kelompok selama tidak ada pemerintah yang menjamin keamanan dan ketertiban.

Kemudian menurut Thomas Hobbes dalam bukunya “Leviatan” menggambarkan situasi negara atau pemerintahan itu sebagai “Homo homini lupus bellum omnium contra omnes” semua orang selalu dalam keadaan bermusuhan satu sama lain.

Jika kita mendengar istilah kebebasan, maka sudah barang tentu bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetapi ada batasan-batasan yang harus dipedomani dalam ruang demokrasi.

Maka jika kebebasan itu dianggap tiada batasan, maka hal itu bukan kebebasan melainkan sebuah anarki.

Berdasarkan uraian diatas maka sebetulnya sangat mudah sekali untuk memberikan batasan antara kritik dan hinaan yang ditujukan oleh Presiden dan Wakil Presiden, terlebih jika ada kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, maka kritik merupakan suatu keharusan serta sebagai kontrol yang paling efektif yang dilakukan masyarakat.

RKUHP dalam hal ini diorientasikan untuk membangun keadaban sebagai nilai original dari Bangsa Indonesia.

Pencantuman pasal tersebut menarik untuk dikaji sejauh mana urgensi menghidupkan pasal yang sudah diaanggap inkonstitusional dan sejauhmana kekuatan dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam penerapannya.

Tidak dihapuskannya pasal penghinaan presiden dan atau wakil presiden tersebut memiliki maksud yang mendalam.

Tujuan singkatnya, pasal tersebut dicantumkan ke dalam RKUHP adalah untuk melindungi kepentingan perlindungan Presiden dan

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com