JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Opini

Urgensi Rekodifikasi KUHP Nasional sebagai Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

ilustrasi
ilustrasi
Alfendo Yefta Argastya, S.H,
Alumni FH UNS dan Paralegal

JOGLOSEMARNEWS.COM Konstruksi dalam bidang hukum, khususnya pembaruan hukum pidana, tidak hanya sekedar membangun sebuah lembaga-lembaga hukum saja. Melainkan, juga harus mencakup pembangunan substansi produk-produk hukum yang merupakan hasil dari manifestasi suatu mekanisme hukum dalam bentuk instrumen peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap dan nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.

Pembaharuan dan pembangunan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara ad-hoc (partial) tetapi harus bersifat mendasar, menyeluruh dan sistemik dalam bentuk rekodifikasi yang mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana.

Ketiganya adalah perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum (criminal act), pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) baik dari pelaku berupa manusia alamiah (natural person) maupun korporasi (corporate criminal responsibility) dan pidana serta tindakan yang dapat diterapkan.

Pemikiran para ahli tentang hukum pidana terus berkembang, mengikuti lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai cabang ilmu, maka hukum pidana telah menyumbangkan karya-karya dan merentangkan jalan yang luas untuk perjuangan keadilan dan kepastian dalam berhukum di belahan dunia manapun.

Tidak ada kebutuhan dasar dari suatu masyarakat yang beradab, yang tidak memerlukan hukum pidana. Sebagai hukum yang mencirikan sanksi, adalah sumber ketertiban dan bahkan keadilan.

Sejarah mencatat persoalan pidana dan pemidanaan selalu menunjukkan perubahan. Seiring perkembangan zaman, keberadaannya telah banyak diperdebatkan para ahli.

Bila dilihat dari perspektif perkembangan masyarakat, perubahan itu adalah wajar, karena manusia selalu berusaha untuk mempelajari suatu hal, demi meningkatkan kesejahteraan di masa mendatang.

Ketika hukum pidana dan hukum acara pidana, masih dikuasai oleh zaman absolutisme pada zaman ancien regime, penguasa merumuskannya secara politis dan tidak tegas. Pemeriksaan perkara pun dilakukan secara tertutup agar kekuasaan sewenang-wenang dimungkinkan.

Pada masa revolusi Perancis, merupakan langkah awal perubahan hukum pidana yang di susun secara sistematis.

Perubahan ini mengarah pada pola pendekatan sosial yang memandang kejahatan sebagai gejala sosial. Muncul kelompok aliran hukum pidana dengan klasifikasi aliran klasik, aliran kriminologi dan aliran sosiologis.

Dalam menentukan suatu tindak pidana, digunakan kebijakan hukum pidana. Penal Policy atau politik kriminal hukum pidana, pada intinya bagaimana hukum pidana dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang, kebijakan aplikasi, dan pelaksanaan hukum pidana.

Sehingga, peraturan perundang-undangan pidana dibuat, sudah terarah sesuai dengan yang hendak dituju, atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.

Hal tersebut berarti menyangkut proses kriminalisasi, atau suatu proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat di pidana. Proses itu diakhiri dengan terbentuknya undang-undang, di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.

Dampak dari perkembangan pemidanaan melahirkan suatu prinsip menghukum menjadi prinsip membina, menjadikan terpidana bukan lagi sebagai objek melainkan menjadi subjek, sehingga melihat terpidana sebagai manusia seutuhnya.

Kemajuan globalisasi teknologi turut serta dengan kuat membentuk dan mempengaruhi proses pendidikan dan rasa keadilan didalam masyarakat yang pada akhirnya memunculkan pergerakan yang berpengaruh terhadap usaha-usaha pembaharuan hukum pidana yang hingga kini terus berlangsung.

Tercatat dalam sejarah Penerapan pidana, dapat dilihat terbagi menjadi beberapa periode, awal mula terjadi pada awal abad pertengahan menggunakan sistem ganti rugi yang di mana semua persoalan pidana diselesaikan dengan sistem pembayaran uang, binatang atau sejenisnya dengam daftar tarif yang sudah ditentukan.

Periode berikutnya, yaitu terjadi pada akhir abad pertengahan, dengan pertambahan jumlah penduduk, timbul banyak persoalan sosial, menurunya perekonomian serta meningkatnya kriminalitas untuk melakukan perampasan harta kekayaan sehingga melahirkan suatu sistem untuk menyakiti penjahat melalui penerapan pidana secara kasar.

Periode ketiga, yaitu terjadi saat 1600- an sampai revolusi industri, pada masa ini penerapan pidana penjara sedang berkembang, serta mengalami beberapa revolusi.

Periode keempat, yaitu pada abad kedelapan belas dengan munculnya pidana mati, sebagai bentuk upaya untuk membuat jera rakyat yang sudah tidak takut terhadap pidana perampasan kemerdekaan.

Pidana denda terus mengalami perkembangan pada abad kedua puluh yaitu ketika raja menerima pembayaran atas kasus-kasus pidana dan para korban dapat memperoleh ganti rugi melalui pengadilan perdata.

Pengaruh pendidikan hukum, oleh para ahli hukum pidana, di berbagai masanya, Dalam pembaruan hukum pidana, menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah utama, yang sangat fundamental dan strategis, termasuk dalam masalah kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana.

Kebijakan menetapkan pidana dalam perundang-undangan sebagai suatu garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan, yang sekaligus sebagai landasan legalitas pada tahap berikutnya.

Pengaturan hukum pidana merupakan pencerminan ideologi suatu bangsa, yang menjadikan hukum itu berkembang, dan merupakan hal yang sangat penting, bahwa seluruh bangunan hukum itu, didasarkan pada pandangan politik yang sehat dan konsisten.

Dapat diperhitungkan, bahwa KUHP negara-negara Eropa barat, bersifat individualistis dan bercorak lain dengan KUHP negara-negara Eropa timur yang berpandangan politis sosialis.

Indonesia berpandangan politik berdasarkan Pancasila, sedangkan pandangan hukum pidana, erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum tentang hukum, negara dan masyarakat. Perumusan pembaharuan hukum pidana, mempertimbangkan persinggungan eksistensi norma-norma sosial, yang mana dirumuskan dan dilengkapi oleh hukum pidana.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com