JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Ini Jawaban Menko Airlangga  Ketika Perpu Cipta Kerja Dinilai Salahi Aturan MK

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto / Istimewa

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto tak menampik anggapan bahwa Perpu Cipta kerja adalah kelanjutan dari Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai inkonstitusional oleh MK dan diamanatkan untuk diperbaiki sampai November 2023.

buka suara ihwal penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja, yang dinilai menyalahi aturan Mahkamah Konsititusi (MK).

“Namun kita ketahui bahwa saat sekarang ini kan dunia menghadapi ketidakpastian, baik itu dari segi perang yang belum usai, kemudian pengaruh dari climate change dan bencana, krisis baik itu di sektor pangan, di sektor energi, maupun di sektor keuangan,” kata Airlangga melalui keterangan resmi, Selasa (10/1/2023).

Baca Juga :  Berlaku Tiga Tahun Lagi, KUHP Bukan untuk Melindungi Presiden Jokowi

Menurut dia, berbagai lembaga internasional telah memprediksi kondisi perekonomian tahun 2023 akan diliputi dengan ketidakpastian yang tinggi.

Karena itu, Perpu Cipta Kerja dirilis dengan dalih langkah antisipatif pemerintah untuk menghadapi ketidakpastian perekonomian tahun ini sekaligus menjamin terciptanya kepastian hukum.

Menurut Penilaian Airlangga, Perpu Cipta Kerja penting, terutama menyangkut kepentingan investasi yang tahun ini ditargetkan mencapai Rp 1.400 triliun.

Keberadaan Perpu Cipta Kerja yang telah dikonsultasikan dengan DPR tersebut, kata dia, dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendorong penambahan lapangan pekerjaan.

“Tentu, yang namanya job market itu ada supply demand. Demand side-nya itu dari investasi,” kata Airlangga.

Selain itu, Airlangga menyebut Perpu Cipta Kerja mampu menjamin kesejahteraan para pekerja, terlebih yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca Juga :  Bantah Harga Minyakita Naik: Barangnya Laris, Bukan hanya Masyarakat, Anggota DPR Juga Beli

Ia berujar aturan tersebut membuat korban PHK mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebesar 45 persen dari gaji serta pelatihan berupa retraining dan reskilling selama enam bulan.

“Tentu investor itu butuh kepastian hukum, dan kepastian hukum itu dihadirkan oleh Perpu Cipta Kerja. Jadi, kalau kepastian hukumnya harus menunggu, maka investor akan wait and see. Nah wait and see ini tidak diperlukan,” ujarnya, Pasalnya, menurut dia, apabila investor memutuskan untuk wait and see dilakukan, PHK akan terus terjadi.

Airlangga mengatakan ketidakpastian dalam situasi ekonomi saat ini, membuat pemerintah perlu mendorong kemudahan berusaha.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com