YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kekhawatiran terhadap arah demokrasi Indonesia kembali mengemuka. Ratusan aktivis, akademisi, pegiat organisasi masyarakat sipil, hingga tokoh lintas sektor berkumpul di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, untuk menyuarakan keresahan yang mereka nilai semakin dirasakan banyak kalangan: menyempitnya ruang sipil dan melemahnya partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa.
Kegelisahan itu mengemuka dalam Konferensi Republik yang digelar Sabtu (30/5/2026). Forum tersebut menjadi ruang temu berbagai elemen masyarakat yang selama ini bergerak di bidang demokrasi, hukum, ekonomi, lingkungan, pendidikan hingga pemberantasan korupsi.
Sekretaris Umum Panitia Konferensi Republik, Yanuar Nugroho, mengatakan pertemuan tersebut lahir dari kebutuhan untuk mempertemukan berbagai kelompok masyarakat sipil yang selama ini menghadapi kegelisahan serupa, namun kerap berjalan sendiri-sendiri.
“Konferensi Republik ini sebenarnya berupaya untuk membangun jembatan antarberbagai kelompok sipil yang sudah gelisah,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (31/5/2026).
Menurut Yanuar, keresahan tersebut tidak hanya dirasakan oleh kalangan kampus. Praktisi media, aktivis sosial, pelaku usaha, pelaku UMKM hingga birokrat juga merasakan hal yang sama. Di sisi lain, ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik dinilai semakin terbatas.
Akibatnya, banyak kelompok masyarakat sipil merasa berjuang sendirian menghadapi berbagai persoalan kebangsaan. Karena itu, forum ini diharapkan menjadi titik temu untuk membangun komunikasi, memperkuat jejaring, sekaligus menumbuhkan keberanian untuk bergerak secara kolektif.
“Akhirnya berani bergerak bersama-sama sebagai masyarakat sipil,” katanya.
Yanuar menjelaskan Konferensi Republik tidak berhenti di Yogyakarta. Forum serupa direncanakan berlangsung di berbagai daerah dengan karakter dan agenda masing-masing. Setiap wilayah akan memiliki keleluasaan menentukan isu dan bentuk gerakan yang dianggap relevan dengan kondisi setempat.
Menariknya, seluruh kegiatan diselenggarakan secara mandiri tanpa dukungan sponsor. Pendanaan berasal dari kontribusi para peserta yang terlibat.
“Semuanya gotong royong, iuran. Tanpa sponsor,” tegas Yanuar.
Dalam forum tersebut, para peserta juga menyoroti kondisi demokrasi dan ruang sipil yang dinilai mengalami kemunduran. Mereka memandang perlu adanya konsolidasi yang lebih kuat agar masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun aspirasi terhadap kebijakan publik.
“Masyarakat sipil Indonesia merasa perlu untuk mengorganisir dan mengkonsolidasikan diri untuk memastikan ruang sipil yang menyempit kembali menjadi ruang bagi warga,” ujarnya.
Ia menilai gejala penyempitan ruang sipil terlihat dari berkurangnya ruang deliberasi publik, dominannya praktik demokrasi prosedural, hingga partisipasi masyarakat yang semakin bersifat formalitas. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak lepas dari kecenderungan negara yang memandang kritik publik sebagai ancaman.
“Yang diakibatkan karena represi negara yang melihat kritik dan masukan publik sebagai ancaman,” kata Yanuar.
Selain isu demokrasi, forum juga menyoroti berbagai persoalan pembangunan nasional. Menurut Yanuar, lemahnya kapasitas negara dalam menjalankan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari konflik kepentingan yang meluas, rendahnya kompetensi dalam pengambilan kebijakan, serta praktik korupsi yang masih menjadi persoalan serius.
“Termasuk akibat dari matinya meritokrasi dan teknokrasi, serta korupsi meluas,” ujarnya.
Sejumlah tokoh nasional turut hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Jaleswari Pramodhawardani dari Lab 45, mantan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto, Sosiolog UGM Arie Sujito, Romo Leo Kleden, Alissa Wahid, Guru Besar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar, ekonom Bhima Yudhistira, Titi Anggraini, Victoria Fanggidae, mantan pimpinan KPK Chandra Hamzah, serta Yanuar Nugroho.
Selama konferensi berlangsung, peserta dibagi dalam tujuh panel diskusi yang membahas beragam isu strategis. Mulai dari penguatan partisipasi publik, konsolidasi masyarakat sipil, demokrasi ekonomi, supremasi hukum dan antikorupsi, krisis ekologi, demokratisasi pengetahuan, hingga penguatan model kewargaan aktif dalam kehidupan demokrasi Indonesia. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
