JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Hal itu disampaikannya ketika menghadiri Pembukaan Rakernas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) dan Penurunan Stunting yang digelar di Auditorium BKKBN Halim, Jakarta Timur, Rabu (25/1/2023).
Meskipun target penurunan stunting cukup tinggi, namun Presiden Jokowi meyakini angka tersebut bisa tercapai jika semuanya bergerak dan bekerja bersama-sama.
“Oleh sebab itu, target yang saya sampaikan, 14 persen di tahun 2024 harus kita bisa capai. Saya yakin dengan kekuatan kita bersama, semuanya bergerak, angka itu bukan angka yang sulit untuk dicapai asal semuanya bekerja bersama-sama,” kata Presiden Jokowi dikutip dari keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Rabu (25/1/2023).
Presiden Jokowi lantas menyebutkan bahwa angka stunting di Indonesia terus mengalami penurunan sejak 2014 lalu yang mencapai angka 37 persen menjadi 21,6 persen di tahun 2021.
Maka dari itu, menurutnya, stunting masih menjadi PR besar yang harus segera diselesaikan.
“Dan stunting di negara kita menjadi PR yang sangat besar yang harus segera di selesaikan. Saya masuk di 2014, itu angkanya di angka 37 persen, saya kaget saya,” ujar Presiden Jokowi.
“Sudah disampaikan oleh Pak Menkes, di 2022 angkanya sudah turun menjadi 21,6 persen. Ini kerja keras kita semuanya,” tambahnya.
Dalam pidatonya tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan terkait dampak stunting yang harus diwaspadai. Hal ini lantaran stunting bisa mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, bisa berdampak terhadap kondisi anak, kesehatan, termasuk juga kemampuan berpikir anak.
“Dan dampak stunting ini bukan hanya urusan tinggi badan tetapi yang paling berbahaya adalah nanti rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan yang ketiga munculnya penyakit-penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak,” tutur Presiden Jokowi.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyebutkan daerah-daerah yang masih mempunyai tingkat stunting tinggi.
“Kalau provinsi, tadi sudah disampaikan oleh Menkes, lima tertinggi yang prosentasenya tinggi itu memang di NTT, Sulbar, Aceh, NTB, dan Sultra. Tetapi kalau dihitung secara jumlah, beda lagi, yang paling banyak adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumut, dan Banten. Jumlahnya kita lihat ada semuanya,” kata Presiden Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga meminta setiap daerah memiliki data akurat dan rinci sehingga dapat mempermudah para penyuluh melakukan pengawasan dan memberikan perawatan.
Ia lantas mencontohkan Kabupaten Sumedang yang sukses memanfaatkan teknologi digital melalui sistem pemerintah yang berbasis elektronik (SPBE) untuk percepatan penanganan stunting.
“Ini kalau jumlah yang ada ini semuanya bisa kita miliki by name by addressnya lebih mudah sekali untuk menyelesaikan karena sasarannya jelas, siapa, siapa, siapa. Monitornya jelas, harus diberi apa, diberi apa, diberi apa juga jelas,” tutur Presiden Jokowi.
“Karena yang saya lihat di Sumedang, dengan aplikasi platform itu bisa memonitor per individu, kebutuhannya apa, bisa di cek semuanya lewat platform yang dimiliki. Jadi mestinya kita harus secepatnya secara nasional memiliki itu sehingga tembakannya jelas, sasarannya menjadi jelas. Karena jumlah balita yang ada di negara kita juga bukan jumlah yang kecil, 21,8 juta,” ungkapnya. Wahyu Fajar Lestari
