Anies Diminta PDIP Minta Maaf Soal Data Jalan, Demokrat: Jokowi yang Mestinya Minta Maaf ke Rakyat

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pidato Anies Baswedan yang membandingkan data jalan antara Presiden Joko Widodo dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuai reaksi dari PDIP, partai pengusung Jokowi.

Lantaran itulah, politisi PDIP meminta kepada Anies Baswedan untuk meminta maaf atas pernyataan data pembangunan jalan yang dinilai tidak tepat itu.

Namun demikian, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, data yang disampaikan Anies Baswedan itu berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan tidak ada yang salah serta bersifat apa adanya.

“Kutipan data BPS yang disampaikan Mas Anies tak ada yang salah. Data yang tersaji dari BPS seperti itu adanya. Jika kemudian Kementrian PUPR melalui Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian panik dan kebakaran jenggot setelah data itu dipresentasikan ke publik, itu yang justru patut dipertanyakan, mengingat bahwa sejak dulu penyajian data di BPS seperti itu,” kata Kamhar dalam keterangannya kepada Tribunnews, Senin (29/5/2023).

Menurut Kamhar, terlepas dari motif pihak-pihak yang menjadikan hal itu polemik, terang benderang bahwa data BPS itu menegaskan prioritas dan bentuk keberpihakan pemerintah.

“Kebijakan Pemerintahan Pak SBY termasuk dalam pembangunan infrastrukturnya nafas dan jiwanya pro rakyat, sementara Pemerintahan Pak Jokowi terbaca lebih berorientasi proyek dan tidak pro rakyat,” lanjutanya.

Justru merekalah kata Kamhar yang semestinya minta maaf ke rakyat. Presiden dijadikan petugas partai, bukan petugas rakyat agar menjadi negarawan yang menjadikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara sebagai yang utama dan diutamakan.

“Mereka yang mesti minta maaf kepada rakyat karena sejak awal kader yang didorong dan dipromosikan menjadi pemimpin di tingkat nasional dipenuhi rekayasa dan gimmick. Model pemimpin yang hanya pandai mengumbar janji namun tak cakap dalam menunaikannya,” kata Kamhar.

Jokowi dikatakan Kamhar juga model kepemimpinan top down yang mengabaikan aspirasi dan diskursus di ruang publik seperti pemindahan IKN, UU Ciptaker dan sebagainya.

“Termasuk punya andil besar atas terjadinya kemerosotan pada sistem ketatanegaraan kita, kemunduran demokrasi, maraknya korupsi, dan hukum yang tajam ke lawan namun tumpul ke kawan,” katanya.

Lebih lanjut, Kamhar menanyakan bagaimana kabar mobil Esemka dan janji ekonomi meroket.

“Mobil ‘gaib’ esemka apa kabar? Janji ekonomi meroket, ternyata utang yang meroket. Korupsi Bansos untuk wong cilik di kala pandemi menjadi kejahatan kemanusiaan terbesar sepanjang republik berdiri. Katanya partai wong cilik, nyatanya jatah wong cilik ‘diembat’ juga. Masih banyak sekali catatan kelam dalam 2 periode pemerintahan sekarang yang menunggu giliran untuk terkuak. Tak selamanya bisa ditutupi. Jadi, mereka yang semestinya minta maaf kepada rakyat,” tutupnya.

Sebelumnya Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak mendesak bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan meminta maaf atas pernyataannya membandingkan pembangunan jalan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pasalnya, data yang dipaparkan Anies di acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Sabtu (20/5/2023) lalu itu tidak sesuai dengan data milik Kementerian PUPR.

“Heboh soal salah data tentang panjang jalan yang dibangun era Presiden SBY yang dikatakan Anies Baswedan lebih panjang dari yang dibangun Presiden Jokowi tidak diikuti permintaan maaf Anies maupun timnya,” ucapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (27/5/2023).