JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Hubungan Surya Paloh dan Jokowi Merenggang, NasDem: Ada Hambatan Psikologis

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat ditemui usai Seminar Nasional "Daulat Pangan Wujudkan Kesejahteraan Petani dan Konsolidasi Program Mari Sejahterakan Rakyat (MSP)" di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (3/2/2023) / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Belakangan ini, hubungaan antara Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh dan Jokowi tampak merenggang.

Hal itu makin kentara dengan tidak diundangnya Surya Paloh ke Istana Negara ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang ketua-ketua umum Parpol Koalisi pemerintahan, Selasa (2/5/2023) malam.

Mengenai hal itu, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden Jokowi tidak menyalahi aturan maupun mengintervensi perpolitikan negara kala mengumpulkan para Ketua Umum parpol pendukung pemerintah di Istana Negara.

Adapun NasDem jadi satu-satunya parpol koalisi pemerintah yang tidak diundang dalam pertemuan tersebut.

Baca Juga :  Pertamina Turunkan Harga BBM Nonsubsidi, Pertamax di Jateng dan DIY Jadi Rp 12.500 Per Liter

Sebagaimana diketahui, Partai NasDem bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.

Hasto menjelaskan, Jokowi sebenarnya sudah menyampaikan alasan Surya Paloh, Ketua Umum NasDem, tidak diundang karena sudah punya koalisi.

Di sisi lain, ia menyebut bacapres yang diusung, yakni Anies, punya semangat yang bertolak belakang dengan kesinambungan kepemimpinan.

“Kemudian mengapa dari Bapak Surya Paloh tidak diundang, sangat jelas penjelasan dari Presiden Jokowi. Karena memang dari rekam jejak yang disampaikan oleh Pak Anies, itu kan menunjukkan hal yang sifatnya berbeda,” kata Hasto di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2023).

Baca Juga :  Di Jatim Ganjar Ungguli Prabowo dan Anies, Tapi Disalip Prabowo Jika Airlangga Masuk Kontestasi

Hasto menjelaskan, sedianya Jokowi mengumpulkan para Ketum parpol untuk membuka ruang dialog ihwal masa depan bangsa. Menurut dia, proses dialog ini tidak bertentangan dengan prinsip demokratis.

Dia bercerita, pertemuan di Istana itu lebih banyak membahas tantangan bangsa ke depan. Misalnya, tantangan demografi, pertarungan hegemoni, hingga perlunya kesinambungan kepemimpinan ke depan.

“Sehingga tidak ada suatu intervensi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi,” kata dia.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com