JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Hari Ini, MK Bacakan Putusan Batas Usia Capres Cawapres yang Diajukan Mahasiswa Unusia

Suasana sidang putusan permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (15/6/2023). Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dan memutuskan pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka | tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM –  Hari ini, Rabu (29/11/2023) rencananya Mahkamah Konstitusi (MK) bakal membacakan putusan Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 terkait uji materi syarat batas usia capres dan cawapres yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Brahma Aryana.

“Rabu, 29 November 2023, pukul 11.00 WIB. Acara pengucapan putusan,” demikian dikutip dari laman web resmi MK RI, Selasa (28/11/2023).

Diketahui, Brahma Aryana menggugat Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang telah dimaknai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia minimal capres dan cawapres.

Putusan tersebut memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Semula, pemohon dalam petitumnya meminta frasa “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” pada pasal digugat diubah menjadi “yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi”.

“Sehingga bunyi selengkapnya “Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi,” kata Viktor Santoso Tandiasa, kuasa hukum Brahma Aryana, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pertama di Gedung MK RI, Jakarta, Rabu (8/11).

Baca Juga :  Rapat Kabinet Jokowi Turut Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Wujud Politik Cawe-cawe?

Viktor menjelaskan alasan pemohon mengajukan gugatan uji materi itu karena melihat komposisi hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Menurut pemohon, komposisi hakim yang mengabulkan permohonan itu tidak bulat.

Diketahui, terdapat lima hakim konstitusi yang sepakat untuk mengabulkan permohonan. Di antara lima hakim konstitusi itu, ada tiga hakim yang setuju bahwa anggota legislatif dan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berusia di bawah 40 tahun dapat mendaftar sebagai capres/cawapres.

Sementara itu, dua hakim konstitusi lainnya sepakat bahwa hanya kepala daerah pada tingkat provinsi yang berumur di bawah 40 tahun diperbolehkan mendaftar kontestasi pilpres. Dua hakim tersebut adalah Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pemohon meyakini bahwa hanya pengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi yang bulat disepakati oleh kelima hakim.

“Artinya apabila diakumulasikan pilihan dari lima hakim konstitusi yang setuju permohonan 90/PUU-XXI/2023 dikabulkan, hanyalah pada syarat ‘berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi sebagai gubernur’. Karena terhadap syarat tersebut, tiga hakim konstitusi (Anwar Usman, Guntur Hamzah, dan Manahan M.P. Sitompul), tidak menolaknya,” kata Viktor.

Baca Juga :  Setelah Temui SBY, Giliran Prabowo Bakal Temui Megawati

Kemudian, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan kedua, Senin (20/11), pemohon mengubah petitumnya menjadi “Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi, yakni gubernur dan/atau wakil gubernur”.

 

Seperti diketahui sebelumnya MK telah mengabulkan permohonan Perkara Nomor 90/puu-XXI/2023. Putusan ini menuai kontroversi karena dianggap memberi karpet merah Gibran maju di Pilpres 2024 mendampingi capres Prabowo Subianto.

Adapun Anwar Usman adalah adik ipar Presiden Jokowi atau paman dari Gibran.

MK kemudian membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang diketuai Jimly Asshiddiqie. Sidang etik memutuskan Ketua MK Anwar Usman diberhentikan dari kedudukannya.

Jimly beralasan tidak memecat Anwar Usman karena bakal ada majelis banding, sementara jika hanya diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK, Anwar Usman tak punya kesempatan banding.

www.tempo.co

  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com