JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Kabinet Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis-nya Prabowo-Gibran, Timnas AMIN Sebut Tak Pantas, TPN Ganjar-Mahfud: Makin Jauh dari Etika

Juru bicara Timnas capres-cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) Billy David Nerotumilena, ditemui di Rumah Perubahan, Jalan Diponegoro 10, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023). Billy David Nerotumilena menilai tak seharusnya anggaran untuk program makan siang gratis dibahas oleh pemerintahan Jokowi | tempo.co
   

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pembahasan program Makan Siang Gratis oleh Kabinet Jokowi makin membuktikan Prabowo-Gibran makin jauh dari etika.

Di satu sisi, program makan siang gratis adalah program unggulan pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Ketika proses penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum selesai, kabinet Jokowi, yang masih berkuasa saat ini, justru membahas program milik salah satu pasangan capres-cawapres yang belum sah secara hukum.

Selain itu, saat ini rakyat tengah menjerit karena harga beras yang melambung tinggi. Mestinya kalau punya etika, kabinet Jokowi membahas problem tingginya harga beras dan mencari solusinya, bukannya membahas program yang tidak terkait nasib rakyat pada saat ini.

Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim. Ia berpendapat tidak  sepantasnya Kabinet Indonesia Maju membahas program makan siang gratis. Ini, salah satunya karena proses Pemilu 2024 belum selesai.

Pemilu, sambungnya, tak hanya soal pencoblosan, tetapi juga ada penghitungan suara hingga penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ini masih proses yang tidak sebentar dan suatu hal yang tidak pantas rasanya berbicara tentang program yang diusung salah satu capres dan cawapres dan sudah seakan-akan menang,” kata Chico kepada wartawan, Senin.

Baca Juga :  Hasto Sebut, untuk Bertemu Megawati, Presiden Jokowi Harus Lewat Anak Ranting

Pembahasan program ini, menurut Chico, menunjukkan etika politik makin jauh dari Prabowo-Gibran.

“Ini dari awal sejak pencalonan Gibran dan jauh dari sebelum pencoblosan juga pelanggaran-pelanggaran yang secara kasat mata kita bisa lihat tapi tidak juga diindahkan oleh Bawaslu,” ujarnya.

“Dan tidak cutinya para menteri yang mendukung paslon 2 begitu juga kekuasaan dalam hal ini presiden yang secara terselubung melakukan kampanye,” ucapnya.

Dia menilai, hal ini adalah bagian dari pelanggaran etika dan norma-norma dalam berpolitik.

Oleh sebab itu, dia enggan berkomentar lebih jauh karena sejak awal pihaknya menilai program itu tak masuk akal.

“Artinya kami tidak mau mengomentari lebih jauh lagi selain memang mungkin seperti kami awal katakan bahwa program yang ditawarkan itu pun sebenarnya tidak masuk akal.”

“Kita ketahui bahwa penggelontoran bansos pun akhirnya membuat Menteri Sri Mulyani harus membekukan sementara anggaran-anggaran untuk kementerian dengan jumlah hampir 6 triliun,” tutur Chico.

Apalagi, jelas Chico, saat ini harga beras dan bahan pokok melambung tinggi. Harusnya hal itulah yang menjadi prioritas dalam rapat kabinet.

Baca Juga :  Sulitnya Pertemuan Jokowi-Megawati, Politikus PDIP: Kesalahan Jokowi Jauh Lebih Banyak Ketimbang SBY

“Tentunya ini yang seharusnya menjadi prioritas dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini,” terangnya.

 

Penilaian TKN AMIN

Penilaian senada dilontarkan oleh Juru Bicara (Jubir) Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN), Billy David Nerotumilena.

Billy mengatakan, tidak seharusnya anggaran untuk program makan siang gratis dibahas oleh pemerintahan Jokowi.

Billy mengatakan bahwa Pemilu 2024 belum usai karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus melakukan penghitungan suara.

Apalagi, sambungnya, untuk menganggarkan sebuah program dibutuhkan kesepakatan dari parlemen.

“Berbicara program pemerintahan selanjutnya kurang pantas, pemilu belum selesai prosesnya, kabinet belum terbentuk,” jelas Billy kepada wartawan, Selasa (27/2/2024), dikutip dari WartaKotalive.com.

Lebih lanjut, Billy meminta Jokowi untuk segera mengatasi tingginya harga beras.

Sebab apa yang dilakukan oleh mantan Wali Kota Solo itu justru meningkatkan kebingungan masyarakat.

Di mana kepentingan sekelompok elite mendahului masalah yang dihadapi rakyat.

Oleh sebab itu, dia menilai publik patut mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap masalah yang sedang ada saat ini.

www.tempo.co

  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com