JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

NasDem dan PKB Otomatis Dapat Jatah Menteri Usai Merapat ke Prabowo? Ke Mana Semangat Perubahan Itu?

Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kiri) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kanan) | tribunnews
   

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Koalisi Perubahan sebagai pengusung Anies-Muhaimin (AMIN) yang saat kontestasi Pilpres 2024 disebut-sebut sebagai “antitesa” pemerintah dan yang paling kencang menghendaki perubahan, kini sudah tidak ada lagi.

Justru yang terjadi adalah pepatah yang cukup fenomenal ini: Kalau kamu tidak bisa mengubah dunia, maka ubahlah diri kamu.

Pepatah itulah yang “kemungkinan” terjadi pada Partai NasDem dan Partai Kebangkingan Bangsa (PKB). Dua partai pengusung AMIN tersebut kini tengah dalam proses mengubah semangat perubahan untuk pemerintah (yang identik dengan paslon 02), menjadi mengubah diri sendiri.

Kedua partai tersebut sebentar lagi akan berada dalam rangkulan mantan rivalnya di Pilpres 2024, pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Juga :  Pererat Silaturahmi dan Sharing Bersama, KiriminAja Gelar Halal Bihalal SahabatKA

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengatakan, partainya akan menghormati apapun keputusan presiden terpilih, Prabowo Subianto terkait penambahan anggota koalisi.

Hal ini merespons bergabungnya Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Intinya sih kita kan berada dalam satu koalisi besar bersama Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo kan adalah pimpinan dari koalisi ini, ya kita menghormati keputusan pimpinan koalisi kita Pak Prabowo,” kata Eddy kepada Tribunnews.com, Sabtu (27/4/2024).

Eddy juga merespons ketika ditanyai apakah NasDem dan PKB otomatis akan mendapat jatah menteri setelah bergabung dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Juga :  16 Hari Ditetapkan sebagai Presiden, Keluarga Prabowo Subianto Bangun Pabrik Timah di Batam, Omzet Rp 1,2 T per Tahun

Menurutnya, kewenangan untuk penentuan posisi menteri adalah hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih.

“Ya itu kan (jatah menteri) semuanya prerogatif presiden,” ujar Eddy.

Untuk PAN, kata Eddy, telah diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Zulkifli Hasan atau Zulhas untuk berkomunikasi dengan Prabowo.

“Pokoknya pembahasan itu (jatah menteri) kalaupun terjadi akan terjadi antara Pak Prabowo dengan Pak Zulkifli Hasan,” ungkapnya.

Eddy menuturkan dirinya belum mengetahui apakah Zulhas dan Prabowo sudah berbicara mengenai jatah menteri.

“Karena itu adalah ekslusif antara ketua umum dengan pak presiden terpilih,” imbuhnya.

www.tribunnews.com | Suhamdani

  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com