JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kelompok pendukung mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung dalam Siaga 98 meminta Presiden Prabowo memerintahkan aparat penegak hukum untuk menginvestigasi kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi terkait perizinan dan proses eksploitasi tambang nikel di kawasan Raja Ampat.
Koordinator Siaga 98, Hasanuddin, menyampaikan dukungan atas langkah tegas pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) beberapa perusahaan di wilayah yang dikenal dengan keindahan alam bawah lautnya itu. Ia menyebut pencabutan tersebut memberi kepastian hukum sekaligus menjadi cerminan keberpihakan terhadap perlindungan ekosistem pulau-pulau kecil yang rentan rusak oleh aktivitas tambang.
“Selanjutnya Siaga 98 berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memerintahkan penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk menyelidiki apakah terdapat unsur tindak pidana korupsi atau pelanggaran lain dalam proses perizinan maupun eksploitasi tambang di Raja Ampat,” ujar Hasanuddin dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (10/6/2025).
Selain meminta pengusutan dugaan pelanggaran hukum, Siaga 98 juga mendesak agar perusahaan-perusahaan yang telah menghentikan operasionalnya melakukan upaya pemulihan lingkungan secara nyata.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah keterlibatan pemerintahan Jokowi dalam penerbitan izin tambang yang kini dicabut. Ia menegaskan bahwa IUP tersebut diterbitkan jauh sebelum era Presiden Jokowi, yakni pada periode 2004 hingga 2006, ketika kewenangan perizinan masih berada di tangan pemerintah daerah.
“Empat IUP yang kita cabut itu keluar pada 2004-2006, saat kewenangan masih di daerah,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Selasa (10/6/2025).
Sedangkan PT Gag Nikel, satu-satunya perusahaan yang izinnya tidak dicabut, telah menandatangani kontrak karya sejak 1998 atau pada masa Orde Baru. “Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan pemerintahan Pak Jokowi,” tegas Bahlil.
Adapun empat perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham. Pemerintah menilai, keempat perusahaan tersebut terbukti melanggar aturan lingkungan hidup, dan lokasi operasionalnya berada di kawasan geopark yang sensitif.
PT Gag Nikel tetap diizinkan beroperasi karena dinilai telah menjalankan pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). “Kita lihat langsung foto-fotonya. Alhamdulillah, pengelolaan limbahnya sesuai Amdal. Tapi tetap akan kami awasi ketat karena ini aset negara,” ujar Bahlil.
Keputusan pencabutan IUP itu sendiri merupakan hasil rapat terbatas yang digelar Presiden Prabowo Subianto bersama para menteri terkait di kediaman pribadinya di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, pada Senin (9/6/2025). Rapat dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Bahlil juga meluruskan sejumlah informasi yang menyebut lokasi tambang PT Gag Nikel berada di kawasan wisata utama Raja Ampat seperti Piaynemo. Ia memastikan tambang tersebut berada di Pulau Gag, sekitar 30 hingga 40 kilometer dari Piaynemo.
“Banyak yang bilang tambang ada di Piaynemo, itu keliru. Tambangnya di Pulau Gag, cukup jauh dari sana. Saya tahu betul karena saya sering ke Raja Ampat,” katanya.
Kendati demikian, Bahlil memutuskan untuk menghentikan sementara operasional PT Gag Nikel sejak Kamis (5/6/2025) sambil menunggu hasil verifikasi lapangan. “Untuk sementara kami hentikan sampai kami cek langsung kondisi di lapangan,” tuturnya.
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
