JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, mulai menapaki jalur baru dalam strategi ekonomi nasional. Dalam pidatonya di Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF) 2025, Prabowo menyampaikan tekad untuk tidak terpaku pada mazhab tunggal ekonomi—baik kapitalisme maupun sosialisme. Ia memilih meramu keduanya, mengambil sisi terbaik dari dua kutub ekstrem tersebut untuk membangun perekonomian Indonesia yang adil dan inovatif.
Pandangan Prabowo itu tak luput dari perhatian publik, termasuk pengamat politik Rocky Gerung. Menurutnya, Prabowo sedang menawarkan jalan tengah: kapitalisme dengan wajah manusiawi, sosialisme tanpa ketergantungan total pada negara.
“Prabowo ingin keseimbangan antara inovasi yang dimiliki kapitalisme dan keadilan sosial ala sosialisme,” ujar Rocky dalam kanal YouTube-nya.
Lebih jauh, Rocky menyebut bahwa pilihan Prabowo ini sekaligus sebagai kritik implisit terhadap era pemerintahan sebelumnya. Ia menyebut, selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), model pembangunan yang diterapkan terlalu kapitalistik dan menimbulkan ketimpangan ekonomi.
“Akumulasi terjadi di satu sisi, tapi distribusinya lemah. Itu yang ingin dibenahi Prabowo,” ucap Rocky.
Salah satu isu penting yang disorot Prabowo dalam pidatonya adalah kolusi antara pemilik modal besar dan elite politik yang dianggap menjadi penghambat utama pengentasan kemiskinan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang stabil selama beberapa tahun terakhir belum menghasilkan pemerataan kesejahteraan karena kekayaan masih dikuasai oleh segelintir orang.
Pernyataan Prabowo itu dinilai sebagai sinyal bahwa pemerintahannya kelak tidak akan segan melakukan intervensi negara demi menyeimbangkan kekuatan pasar. Ia menyebut koperasi sebagai salah satu instrumen penting negara dalam menjangkau lapisan masyarakat bawah.
Isu keadilan sosial yang diangkat Prabowo itu juga mengingatkan kembali pada kritik-kritik tajam terhadap pemerintahan sebelumnya. Salah satunya datang dari Inisiator Aliansi Advokat Indonesia Bersatu, Sapriyanto Refa, yang pada tahun 2019 pernah menyoroti lemahnya penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, hukum di era Jokowi kerap kali tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Refa menilai penegakan hukum seharusnya tidak berat sebelah, apalagi jika ingin membangun masyarakat yang berkeadilan.
“Kalau pelakunya dari kalangan elit, hukum seolah lamban. Tapi kalau masyarakat biasa, cepat sekali. Ini ketimpangan yang masih nyata,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa selama era Jokowi, capaian pembangunan hanya tampak di sektor infrastruktur. Menurutnya, pembangunan fisik saja tidak cukup tanpa dibarengi penguatan sistem hukum dan kesejahteraan.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah pemimpin yang bisa menghadirkan keadilan dan kemakmuran, bukan hanya membangun jalan dan jembatan,” tandasnya.
Karena itulah, pidato Prabowo di Rusia itu sekaligus menjadi sinyal arah kebijakan ekonomi Indonesia di bawah komandonya. Ia ingin memadukan keberanian inovatif dan tangan negara yang proaktif. Jalan tengah yang ditawarkan bisa menjadi babak baru ekonomi Indonesia, asalkan benar-benar dijalankan dengan keberpihakan pada rakyat kecil, bukan elite semata. [*]
Berbagai sumber
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
