JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Lagi-lagi Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan publik terkait penggunaan anggaran yang dinilai cukup besar. Kali ini, lembaga tersebut menuai kritik atas alokasi dana sebesar Rp 5,7 miliar untuk berlangganan lisensi Zoom Meeting selama periode April hingga Desember 2026.
BGN pun memberikan penjelasan terkait anggaran tersebut. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut dana itu digunakan untuk mendukung kebutuhan koordinasi program makan bergizi gratis (MBG) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah.
“Untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang membutuhkan koordinasi luas, penyampaian arahan teknis secara seragam, serta edukasi kepada berbagai pemangku kepentingan,” ujar Dadan dalam keterangannya, Sabtu (25/4/2026).
Ia menjelaskan, layanan konferensi video tersebut dikelola oleh Pusat Data dan Informasi BGN dengan kapasitas 5.000 pengguna aktif dan mampu menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual.
Fasilitas itu digunakan oleh seluruh jajaran BGN, mulai dari pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Menurut Dadan, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada efektivitas koordinasi, mulai dari rapat, sosialisasi kebijakan, penyampaian pedoman teknis, bimbingan pelaksana, hingga evaluasi program. Karena itu, anggaran tersebut dinilai sepadan untuk menunjang kebutuhan komunikasi selama sembilan bulan.
“Dengan dukungan kapasitas besar tersebut, BGN dapat menjangkau hingga puluhan ribu peserta dalam satu waktu, termasuk pelaksana di berbagai wilayah yang membutuhkan arahan langsung dari pusat,” jelasnya.
Ia menambahkan, penggunaan sarana komunikasi digital dengan kapasitas besar menjadi penting untuk memastikan keselarasan informasi di seluruh jenjang pelaksanaan program. Terlebih, MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan banyak pihak.
“Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah,” katanya.
Sebelumnya, alokasi anggaran tersebut menjadi sorotan setelah diungkap akun Instagram @voxarea. Berdasarkan penelusuran di Inaproc, portal pengadaan nasional yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), tercatat pengadaan sewa lisensi Zoom Meeting dengan pagu mencapai Rp 5,79 miliar.
Kebijakan itu menuai kritik karena dinilai memiliki selisih cukup jauh dibandingkan harga resmi layanan Zoom di pasaran. Misalnya, lisensi kategori pro berkisar Rp 226.000 per bulan untuk kapasitas 100 peserta, sementara kategori bisnis sekitar Rp 249.000 per bulan untuk 300 peserta. Adapun harga untuk kategori enterprise tidak dicantumkan secara terbuka. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
