WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Di balik murahnya harga telur di pasaran, ada jeritan panjang para peternak ayam petelur yang kini makin tercekik biaya produksi. Para peternak unggas yang tergabung dalam Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) akhirnya membawa keluhan mereka langsung ke meja Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam audiensi di Semarang, Rabu (10/6/2026).
Masalah yang mereka sampaikan bukan perkara sepele. Harga telur ayam di tingkat peternak saat ini terjun bebas hingga sekitar Rp21.000 per kilogram, jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) Rp26.500 per kilogram. Sementara itu, biaya pakan dan produksi justru terus merangkak naik.
Ketua Umum KPUS, Suwardi, menyebut kondisi ini membuat banyak peternak mulai kehabisan napas. Produksi telur di Jawa Tengah saat ini mencapai sekitar 2.300 ton per hari, sedangkan kebutuhan pasar hanya sekitar 1.600 ton per hari dalam kondisi daya beli masyarakat normal. Artinya, ada kelebihan pasokan sekitar 700 ton telur setiap hari.
“Kondisi hari ini, harga biaya pokok produksinya naik, tetapi harga telurnya juga turun,” keluh Suwardi.
Keluhan itu menggambarkan ironi yang sedang terjadi di sektor peternakan unggas. Di satu sisi, masyarakat menikmati harga telur yang lebih murah. Namun di sisi lain, peternak harus menjual hasil produksi di bawah harga ideal, bahkan mendekati titik merugi.
Para peternak mengaku sudah lebih dulu menyampaikan persoalan ini ke Menteri Pertanian, tetapi kondisi di lapangan belum banyak berubah. Surplus produksi, lemahnya daya serap pasar, dan tingginya biaya pakan menjadi kombinasi yang membuat usaha peternakan ayam petelur berada di ujung tanduk.
Menanggapi curahan hati para peternak, Gubernur Ahmad Luthfi meminta Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Koperasi dan UMKM segera bergerak cepat. Ia memerintahkan koordinasi lintas sektor untuk mencari solusi konkret terkait anjloknya harga telur, surplus produksi, hingga pasokan pakan ternak.
“Hari Jumat langsung lakukan koordinasi. Ini berkaitan dengan inflasi juga soalnya,” tegas Ahmad Luthfi.
Menurut gubernur, persoalan telur bukan hanya urusan peternak, tetapi juga menyangkut stabilitas harga pangan dan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan pemerintah harus mencari titik tengah agar telur tetap terjangkau bagi warga, namun peternak juga tidak terus-menerus merugi.
Fenomena ini menunjukkan paradoks pangan yang kerap terjadi di Indonesia. Saat harga telur turun drastis, konsumen memang diuntungkan. Tetapi bagi peternak, kondisi itu bisa berarti:
• Modal tidak kembali, karena harga jual di bawah biaya produksi.
• Utang pakan menumpuk, sebab pakan menjadi komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan.
• Produksi terancam berhenti, jika peternak mulai mengurangi populasi ayam atau gulung tikar.
Banyak peternak berharap pemerintah tidak hanya melakukan rapat koordinasi, tetapi juga menghadirkan langkah nyata seperti penyerapan telur oleh BUMD/BUMN, perluasan distribusi antarwilayah, bantuan stabilisasi harga, hingga pengendalian produksi agar pasokan tidak terus membeludak.
Dalam rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Temu Bisnis di Grhadika Bhakti Praja Semarang, Ahmad Luthfi juga menyinggung langsung soal harga telur yang jatuh di tingkat peternak.
Ia menilai perlu ada intervensi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar harga telur tidak terus berada di bawah HAP. Aris Arianto
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
