JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menghadapi potensi penyesuaian anggaran. Setelah pagunya dipangkas pada tahun ini, alokasi dana untuk 2027 kini diperkirakan kembali menyusut hingga puluhan triliun rupiah seiring rencana pengurangan jumlah dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengungkapkan, pengurangan jumlah dapur MBG dari sekitar 27.000 menjadi 21.000 titik akan berdampak signifikan terhadap kebutuhan anggaran program tersebut.
Menurut Said, apabila skenario tersebut diterapkan, kebutuhan anggaran MBG tahun depan diperkirakan turun dari Rp 268 triliun menjadi sekitar Rp 174 triliun.
“Kalau dari Rp 268 triliun (turun) ke Rp 174 triliun ya tinggi lah (persentase pengurangannya),” kata Said di kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Meski demikian, ia menegaskan angka tersebut belum bersifat final. Besaran anggaran masih akan dibahas bersama pemerintah dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang APBN 2027 yang dijadwalkan disahkan pada September mendatang.
“Diketoknya nanti di bulan September. Kalau diketok sekarang palunya juga enggak laku. Masa Banggar sendiri yang ngetok? Kan harus sama pemerintah,” ujarnya.
Said meminta publik tidak terburu-buru menilai perubahan alokasi anggaran sebagai kemunduran program MBG. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan kualitas layanan tetap terjaga meski anggaran mengalami efisiensi.
“MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa, tapi ketika turun, ‘Lah kok turun?’ Bukan. Tapi yang penting, menjaga kualitas,” katanya.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) juga belum menetapkan kebutuhan anggaran MBG untuk tahun 2027. Hingga kini, pemerintah baru menyiapkan pagu indikatif sebesar Rp 270 triliun yang disusun oleh Kementerian Keuangan bersama Kementerian PPN/Bappenas. Angka tersebut dihitung untuk melayani sekitar 81,5 juta penerima manfaat.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan besaran anggaran masih akan dihitung ulang dan belum menjadi keputusan akhir.
“Kami masih akan terus membahas. Jadi, kalau kami menggunakan angka-angka penerima manfaat menurut RPJMN, nah itu kami exercise berapa nilainya,” ujar Agustina usai rapat dengan Komisi IX DPR RI beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, pemerintah masih mencari formulasi agar pelaksanaan MBG semakin efisien sekaligus tepat sasaran.
Langkah efisiensi sebenarnya sudah dilakukan pada 2026. Anggaran Badan Gizi Nasional yang semula mencapai Rp 335 triliun dipangkas menjadi Rp 268 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut pengurangan tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola program agar penggunaan anggaran negara lebih efektif.
“Jangan nyalah-nyalahin MBG lagi. Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang,” kata Purbaya pada Mei lalu.
Hingga 30 April 2026, realisasi belanja program MBG tercatat mencapai Rp 75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari pagu awal sebesar Rp 335 triliun. Dana tersebut telah digunakan untuk melayani 61,96 juta penerima manfaat melalui 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
