JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Ini adalah ke sekian kalinya pidato Presiden Prabowo Subianto memantik polemik dan perdebatan di ruang publik. Kali ini, sorotan muncul setelah Prabowo menyebut ekonomi sebagai ilmu sederhana dan bukan “ilmu dewa-dewa”. Pernyataan tersebut langsung mendapat tanggapan dari kalangan akademisi yang menilai ilmu ekonomi jauh lebih kompleks dibanding gambaran yang disampaikan Presiden.
Ekonom Universitas Airlangga Surabaya, Prof. Dr. Rahma Gafmi, S.E., M.Ec mengatakan, ekonomi merupakan disiplin ilmu yang tidak bisa dipahami hanya dari logika sederhana mengenai untung dan rugi.
Menurutnya, seorang ekonom dituntut menguasai berbagai cabang ilmu lain agar mampu menghasilkan analisis dan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jadi tidak sesimpel apa yang disampaikan Presiden Prabowo,” kata Rahma kepada Tempo, Minggu (26/7/2026).
Rahma menjelaskan, ekonomi modern berkembang sebagai ilmu yang memadukan berbagai pendekatan, mulai dari ekonometri, sejarah, filsafat, politik hingga budaya. Karena itu, penyusunan kebijakan ekonomi negara membutuhkan analisis yang jauh lebih mendalam daripada sekadar memahami mekanisme dasar jual beli atau kurva permintaan dan penawaran.
Menurut dia, pemerintah memang dituntut mengambil keputusan secara cepat di tengah dinamika politik yang terus berubah. Namun, kecepatan tersebut tetap harus dibarengi dengan kebijakan yang adaptif sekaligus berlandaskan data dan kajian ilmiah yang kuat agar mampu menjawab persoalan secara komprehensif.
Pandangan serupa disampaikan Ekonom Universitas Andalas Padang, Syafruddin Karimi. Ia menilai penyampaian ekonomi dengan bahasa sederhana memang dapat membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah. Namun, penyederhanaan itu tidak boleh sampai menimbulkan kesan bahwa keahlian, statistik, model ekonomi, maupun kritik akademik tidak lagi penting.
“Presiden tetap memegang mandat politik untuk menentukan arah, tetapi mandat itu tidak boleh menutup koreksi ilmiah,” ujar Syafruddin.
Ia menambahkan, ilmu ekonomi berfungsi sebagai pagar rasional dalam proses pengambilan kebijakan. Tanpa pijakan akademik yang kuat, kebijakan publik berpotensi lebih didorong oleh keyakinan politik daripada hasil analisis yang telah melalui proses pengujian.
Pernyataan yang memicu respons para ekonom tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa prinsip-prinsip ekonomi sebenarnya mudah dipahami oleh siapa saja dan tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang rumit.
“Kalau Anda buka warung, ya itu ekonomi. Satu cangkir kopi modalnya berapa? Dijual berapa? Selisihnya itu untung, untung ditabung,” kata Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengatakan bahwa ekonomi bukanlah “ilmu dewa-dewa”, melainkan ilmu yang menurutnya dapat dipahami secara sederhana oleh masyarakat.
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan respons dari kalangan akademisi yang mengingatkan bahwa menyederhanakan cara menjelaskan ekonomi kepada publik berbeda dengan menyederhanakan hakikat ilmu ekonomi itu sendiri. Bagi para ekonom, kebijakan publik tetap harus dibangun di atas fondasi keilmuan yang kuat, analisis yang terukur, serta keterbukaan terhadap kritik ilmiah. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
