JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Wacana menjadikan kantin sekolah sebagai dapur alternatif untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata belum menjadi keputusan pemerintah. Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, pemerintah menegaskan seluruh skema pelaksanaan masih berada pada tahap pembahasan dan belum ada kebijakan yang bersifat final.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti saat menghadiri peresmian Muhammadiyah Sapen Universal School (MSUS) di Yogyakarta, Minggu (5/7/2026).
Menurut Mu’ti, rapat koordinasi terakhir antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Badan Gizi Nasional (BGN) masih berfokus menyusun berbagai opsi agar implementasi Program MBG benar-benar efektif, tepat sasaran, dan dapat dijalankan secara optimal di seluruh daerah.
“Belum ada keputusan soal itu (kantin sekolah untuk MBG), rapat terakhir dengan BGN masih membahas skenario kebijakan agar program berjalan sebaik-baiknya,” kata Mu’ti.
Ia menegaskan seluruh aspek pelaksanaan program, termasuk kemungkinan pemanfaatan kantin sekolah maupun berbagai bentuk layanan pendukung lainnya, masih harus melalui kajian yang matang sebelum diberlakukan secara nasional.
Meski demikian, Mu’ti mengungkapkan rapat tingkat menteri telah menghasilkan satu keputusan penting terkait sasaran penerima manfaat Program MBG. Pemerintah memutuskan bantuan makanan bergizi nantinya tidak lagi diberikan kepada seluruh peserta didik secara merata.
“Yang sudah diputuskan dalam rapat itu soal penerima makan bergizi gratis, nanti tidak semua anak dapat tetapi yang memerlukan saja,” kata dia.
Menurutnya, pemerintah kini tengah menyusun mekanisme teknis untuk menentukan kelompok siswa yang berhak menerima bantuan tersebut agar penyalurannya benar-benar menyasar anak-anak yang membutuhkan pemenuhan gizi.
Mu’ti menjelaskan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam program tersebut lebih berperan sebagai pihak penerima manfaat karena pelaksanaan teknis sepenuhnya berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional.
Karena itu, kementeriannya akan menyesuaikan seluruh kebijakan dengan regulasi yang nantinya ditetapkan oleh BGN sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengelola implementasi Program MBG di Indonesia.
Ia mengatakan sejumlah masukan telah disampaikan kepada BGN, salah satunya agar pelaksanaan program tetap berpijak pada tujuan awal yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, yakni meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus menekan angka stunting.
“Program MBG ini dulu oleh Pak Presiden dimaksudkan untuk membangun generasi yang sehat secara fisik agar bebas dari stunting, sehingga diprioritaskan untuk yang paling membutuhkan,” tutur Mu’ti.
Selain meningkatkan kesehatan, Mu’ti menilai Program MBG juga harus menjadi bagian dari pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Menurutnya, kebiasaan mengonsumsi makanan sehat merupakan salah satu dari tujuh kebiasaan hidup sehat yang ingin ditanamkan kepada peserta didik.
“Sehingga kami tentu saja harus berkoordinasi dengan BGN, bagaimana nanti kebijakan baru itu diterapkan,” kata dia.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang mengungkapkan penggunaan kantin sekolah sebagai dapur alternatif memang masuk dalam opsi yang sedang dipertimbangkan pemerintah, terutama untuk daerah yang jumlah siswanya relatif sedikit sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efisien.
“Misalnya begini, di tempat terpencil misalnya Lombok Barat, saya pernah ke satu pulau yang muridnya hanya 119. Kan, enggak mungkin juga didirikan dapur. Tapi di situ ada kantin. Jadi bisa kantin itu digunakan,” ucap Nanik di Jakarta, Senin (8/6/2026).
Selain kantin sekolah, BGN juga membuka peluang memanfaatkan fasilitas dapur umum yang dibangun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), baik dari BUMN maupun perusahaan swasta.
Nanik mencontohkan keberadaan dapur umum milik PT Pertamina (Persero) di wilayah terpencil yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung distribusi Program MBG.
“Misalnya ada satu wilayah seperti di Raja Ampat, muridnya hanya 115 orang, tetapi di sana ada dapur umum CSR milik Pertamina. Nah, kita bisa gunakan juga seperti ini. Jadi ada alternatif-alternatif, tidak harus membangun dapur baru di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar),” kata Nanik. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
