JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Nilai proyeknya mencapai sekitar Rp1.140 triliun, targetnya membangun pembangkit surya hingga 100 GWp, tetapi yang lebih dulu disorot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia justru soal warna politik.
Saat menghadiri peresmian program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026), Bahlil menjadikan proyek energi jumbo tersebut sebagai contoh kolaborasi lintas partai.
Bali yang selama ini dikenal sebagai salah satu basis kuat PDI Perjuangan disebut Bahlil sebagai “kandang merah”. Namun, kondisi itu menurutnya tidak menjadi penghalang bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengeksekusi proyek strategis nasional.
Bahlil bahkan mengaku sempat melontarkan candaan tersebut kepada Gubernur Bali I Wayan Koster.
“Jadi saya tadi sempat guyon dengan Pak Gubernur. Saya bilang Pak Gubernur mengelola negara ini jangan dilihat warna. Presiden kita adalah Ketua Umum Gerindra, Menterinya adalah Ketua Umum Golkar, tapi eksekusi program PLTS di kandang merah. Nah ini,” ujar Bahlil di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan tamu undangan.
Pernyataan itu sekaligus menjadi pesan politik Bahlil bahwa program pemerintah, khususnya proyek strategis di bidang energi, semestinya tidak tersandera oleh perbedaan warna partai.
Ia pun mengapresiasi Koster yang telah menyediakan lahan sekitar 1.000 hektare untuk mendukung pembangunan proyek PLTS tersebut.
Bahlil berharap kerja sama yang terjadi di Bali dapat menjadi contoh bagi para elite dan kader partai politik di daerah lain. Menurutnya, kepentingan pembangunan seharusnya ditempatkan di atas sekat politik.
“Ini sebagai bentuk kolaborasi yang paten. Mudah-mudahan pikiran Pak Gubernur ini terilhami oleh semua kader partai politik yang ada di bangsa kita. Gubernur habis ini setoran, ini naik harga saham ini,” ucapnya.
Di balik guyonan soal warna politik tersebut, pemerintah tengah menjalankan proyek energi dengan skala yang sangat besar.
Dalam agenda groundbreaking itu, pembangunan infrastruktur PLTS dengan total kapasitas 5,3 GW mulai dieksekusi secara nasional. Untuk Bali sendiri, pemerintah menyiapkan pembangkit dengan kapasitas 1.000 MW yang dilengkapi fasilitas penyimpanan energi berbasis baterai.
Proyek tersebut menjadi bagian dari agenda transisi energi pemerintah yang diarahkan untuk memperbesar penggunaan energi terbarukan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Bahlil mengklaim proyek itu tidak hanya berkaitan dengan target swasembada energi. Dampak yang diharapkan juga menyentuh sisi fiskal dan ekonomi masyarakat.
“Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp 73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja,” ujar Bahlil.
Pemerintah memperkirakan pembangunan PLTS tersebut akan menghasilkan penghematan subsidi energi dalam jumlah besar. Di saat yang sama, proyek berskala nasional itu diproyeksikan membuka jutaan kesempatan kerja.
Secara keseluruhan, program pembangunan PLTS 100 GWp tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sekitar 73 miliar dolar AS atau setara Rp1.140 triliun.
Skala investasi yang sangat besar itu membuat proyek PLTS menjadi salah satu agenda utama dalam pengembangan energi nasional. Pembangunannya juga disebut sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pengantar RAPBN.
Selain mengejar tambahan kapasitas pembangkit energi terbarukan, proyek tersebut dirancang untuk mengurangi emisi karbon. Pemerintah menargetkan pengurangan emisi hingga sekitar 140 juta ton CO2 setiap tahun.
Pengembangan energi surya juga diharapkan dapat menekan kebutuhan impor BBM jenis solar sehingga penggunaan energi domestik dapat diperbesar dan tekanan terhadap devisa negara berkurang.
Dengan demikian, di balik candaan Bahlil mengenai “kandang merah”, pemerintah sedang mempertaruhkan proyek energi dengan nilai investasi dan target yang tidak kecil. Tantangannya bukan sekadar bagaimana menyatukan warna politik, tetapi juga memastikan megaproyek tersebut benar-benar menghasilkan energi, efisiensi subsidi, lapangan kerja, dan pengurangan impor seperti yang dijanjikan pemerintah. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
