JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sebanyak 74 juta penduduk Indonesia berusia 17 tahun ke atas tercatat belum memiliki rekening bank. Pemerintah pun tengah menghitung kebutuhan anggaran untuk membuka rekening secara massal, termasuk kemungkinan memberikan saldo awal Rp50.000 bagi setiap rekening.
Jika skema saldo awal tersebut diterapkan, kebutuhan dana yang harus disiapkan pemerintah diperkirakan mencapai sekitar Rp3,8 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan angka 74 juta tersebut diperoleh setelah data kependudukan dipadankan dengan data kepemilikan rekening.
“Ini kelihatan dari penduduk yang berusia 17 tahun dan belum mempunyai rekening itu sekitar 74 juta,” ujar Airlangga dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) di Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Pemerintah saat ini masih membahas skema program tersebut bersama Presiden Prabowo Subianto. Data calon penerima juga masih akan dipilah dan diverifikasi lebih lanjut.
Selain persoalan membuka rekening, pemerintah menghadapi tantangan lain, yakni memastikan rekening yang dibuat tidak berhenti sebagai rekening pasif atau dormant.
Airlangga mengatakan pemerintah akan menyiapkan program agar rekening yang nantinya dibuka dapat benar-benar digunakan masyarakat.
“Tentu kami ingin membuat juga program apa yang kita bisa lakukan, agar rekening ini menjadi rekening aktif,” ujarnya.
Menurut Airlangga, Presiden Prabowo menginginkan warga yang memasuki usia 17 tahun tidak hanya memperoleh KTP, tetapi juga memiliki rekening bank.
Untuk menjalankan program tersebut, pemerintah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).
“Nanti dari Komisi XI juga bisa mendorong. Karena Bapak Presiden minta mereka yang berusia 17 tahun, selain mendapatkan KTP, tetapi juga mempunyai rekening melalui BRI maupun BSI, terutama teman-teman yang di Aceh itu menggunakan BSI,” kata Airlangga.
Berawal dari Rapat di Istana
Gagasan membuka rekening secara massal sebelumnya dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada 7 September 2026.
Pembahasan tersebut berkaitan dengan kondisi kepemilikan rekening masyarakat Indonesia. Pemerintah memadankan sejumlah basis data untuk mengetahui jumlah warga yang belum memiliki rekening.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya menyebut data Dukcapil dapat dimanfaatkan untuk membantu proses identifikasi warga yang belum memiliki rekening. Data tersebut dinilai dapat disaring berdasarkan usia, nama, alamat hingga wilayah tempat tinggal.
Pemerintah juga melihat pemanfaatan identitas digital sebagai salah satu instrumen untuk memperluas digitalisasi sektor keuangan. Infrastruktur Dukcapil, termasuk data biometrik, dinilai dapat mendukung proses identifikasi nasabah secara digital.
Program pembukaan rekening tersebut diarahkan untuk memperluas inklusi keuangan masyarakat. Namun, pemerintah tidak hanya ingin mengejar jumlah rekening yang berhasil dibuat.
Airlangga menekankan pentingnya memastikan rekening tersebut digunakan secara aktif sehingga keberadaan rekening benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, rencana pemberian saldo awal Rp50.000 untuk setiap rekening masih dalam pembahasan pemerintah. Dengan perkiraan sasaran 74 juta orang, kebutuhan anggarannya mencapai sekitar Rp3,8 triliun. Pemerintah menyatakan program tersebut belum akan dimulai pada tahun 2026 dan masih menunggu pembahasan lebih lanjut.
Dengan demikian, program ini bukan sekadar persoalan membuka jutaan rekening baru. Pemerintah juga harus memastikan ketepatan sasaran, kesiapan anggaran, serta penggunaan rekening setelah dibuka agar tidak berakhir hanya sebagai rekening menganggur. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
