JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Solo

Rudy Prihatin Atas Robohnya Tembok Keraton Surakarta

Joglosemarnews.com/Satria Utama Bagian tembok di komplek Keraton Surakarta yang roboh
JOGLOSEMARNEWS.COM /Satria Utama
Bagian tembok di komplek Keraton Surakarta yang roboh

SOLO--Robohnya tembok Keraton Kasunanan Surakarta menarik perhatian sejumlah kalangan. Salah satunya, Walikota Surakarta, F.X. Hadi Rudyatmo.
Kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Selasa (16/1/2016) sore, ia mengaku prihatin dengan robohnya salah satu bangunan tembok Keraton Kasunanan Surakarta pada Senin (15/1/2018) malam lalu.
Walikota yang begitu akrab disapa Rudy ini menyatakan, runtuhnya salah satu bagian tembok yang berusia ratusan tahun, selain lapuk juga minim perawatan, bahkan tidak ada perawatan sama sekali.
Menurut dia, robohnya tembok keraton yang berada di Kampung Baluwarti, RT 01/02 RW 01, komplek Keraton Kasunanan Surakarta harusnya bisa diantisipasi.
“Harusnya dapat diantisipasi,” terang Rudy.
Menurut Rudy, antisipasi tersebut dengan memaksimalkan sistem perawatan hingga merevitalisasi sesuai dengan undang-undang bangunan cagar budaya.
“Namun ada kendala untuk penyaluran anggarannya,” sambung dia.
Lebih jauh, Rudy menjelaskan, sesuai dengan peraturan dan undang-undang baik pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran untuk keraton. Bahkan, dari pemerintah pusat telah memberikan arahan untuk pembentukan Unit Pelayanan Teknis (UPT).
“Dengan adanya UPT, pemerintah pusat dapat menyalurkan anggaran untuk keraton. Anggaran tersebut salah satunya digunakan untuk perawatan bangunan keraton,” katanya.
Namun, lanjut Rudy, pihak keraton tidak sendiri tidak mengindahkan petunjuk dari pemerintah pusat. Menurut Rudy, lantaran pihak keraton tidak mengikuti petunjuk pemerintah pusat, maka tidak mendapat kucuran anggaran baik untuk perawatan maupun untuk revitalisasi dari pemerintah pusat.
“Jika mengikuti arahan pemerintah sebenarnya dapat diantisipasi. Jika dibentuk UPT bisa mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat,” sambung Rudy.
“Jika ada yang menyatakan terkendala anggaran itu tidak benar. Pemerintah pusat telah bersedia mengucurkan anggaran. Namun, pihak keratin tidak mengikuti petunjuk pembentukan UPT dari pemerintah. Maka anggaran tidak dapat disalurkan, inilah permasalahannya,” lanjut Walikota.
Atas kondisi tersebut, menurut Rudy pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta juga tidak bisa memaksa pihak keraton untuk membentuk UPT. Padahal, lanjut dia, anggaran untuk perawatan dan revitalisasi keraton sangat penting.
“Pada tahun 2017, pihak Pemkot kan telah mengucurkan anggaran perawatan serta revitalisasi sejumlah bangunan di komplek keraton. Seperti revitalisasi museum Keraton serta sejumlah bangunan lain. Jika dibentuk UPT itukan bisa mendapat anggaran dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
Baca Juga :  9 Kantong Parkir Disiapkan Untuk Pernikahan Adik Jokowi. Jalur Kendaraan Umum di Sekitar Graha Saba Dialihkan