JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Hendak Diadili Soal Perbup Larangan Bantuan DPRD ke Karang Taruna dan Masyarakat, Bupati dan Sekda Sragen Malah Mangkir

Ilustrasi sidang paripurna DPRD dengan banyak kursi yang kosong karena legislator tak hadir. Foto/Wardoyo
Ilustrasi sidang paripurna DPRD Sragen. Foto/Wardoyo

SRAGEN- Beredarnya peraturan bupati (Perbup) yang melarang bantuan aspirasi dan bantuan keuangan khusus (BKK) anggota DPRD kepada karang taruna dan kelompok masyarakat di 2018,  membuat DPRD akhirnya berontak. Semua unsur pimpinan DPRD dan fraksi sepakat memanggil bupati dan tim anggaran pemerintahan daerah (TAPD) untuk dimintai penjelasan soal Perbup kontroversial itu.

Pemanggilan bupati dan TAPD dilakukan di DPRD,  Senin (28/5/2018). Sayangnya,  hingga ditunggu hampir satu jam lebih,  bupati dan Sekda,  tak muncul juga.

Baca Juga :  Geger Kawanan Macan Muncul di Kebun Tebu Ngepringan Jenar. Pencari Rumput Sampai Lari Ketakutan

Ketua DPRD Sragen,  Bambang Samekto membenarkan adanya pemanggilan bupati dan TAPD untuk rapat dengan pimpinan dan fraksi di DPRD. Salah satunya memang membahas soal Perbup larangan bantuan DPRD ke masyarakat dalam bentuk sarpras, gapura hingga seragam mulai 2018 ini.

Pemanggilan juga menindaklanjuti derasnya aspirasi semua anggota DPRD dan elemen masyarakat yang resah terkait munculnya Perbup. Menurut data yang masuk ke DPRD,  Perbup kontroversial itu sudah diteken oleh bupati pada 17 Mei 2018.

Baca Juga :  Kronologi Kakek di Sragen Tewas Terseret KA Sejauh 2 KM. Ternyata Habis Cari Rumput, Sempat Diteriaki

Rapat pemanggilan bupati dan TAPD dipimpin Ketua DPRD didampingi empat wakil ketua. Semua pimpinan dan sekretaris fraksi juga hadir kecuali Gerindra.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com