JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Tanggapi Pernyataan SBY Soal Netralitas TNI, Polri, dan BIN, Wiranto Ajak SBY  Bertemu

Menkopolhukam Wiranto saat disambangi Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, 1 November 2016. Foto: Humas Kemenkopolhukam
Menkopolhukam Wiranto saat disambangi Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, 1 November 2016. Foto: ?tempo/Humas Kemenkopolhukam

JAKARTA–Pernyataan SBY tentang BIN, TNI dan Polri tidak netral dalam menghadapi Pilkada serentak mendapat tanggapan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

Wiranto mengajak Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY bertemu menyusul pernyataan soal ketidaknetralan BIN, TNI, dan Polri di Pilkada.

“Tentu para tokoh yang sekarang masih mencurigai ada rekayasa-rekayasa politik boleh nanti bertemu dengan saya, berbincang bincang,” ujar Wiranto di Markas Besar Polri, Jakarta, Senin(25/6/2018).

Pada Sabtu(23/6/2018), SBY secara terang-terangan menyebut lembaga negara BIN, TNI dan Polri tidak netral dalam menghadapi pesta demokrasi. Salah satu buktinya, SBY mempertanyakan penggeledahan rumah dinas mantan wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar oleh penjabat Gubernur M. Iriawan.

Baca Juga :  252 Pegawai Kementerian Kesehatan Positif Covid-19, Tertinggi dari Klaster Perkantoran. Ini Kata Kemenkes: Kemungkinan Tertular di Kantor Kecil

Meski SBY tidak merinci kapan dan maksud tujuan penjabat Gubernur Jawa Barat menggeledah rumah dinas Deddy Mizwar, ia mengatakan hal tersebut diduga sebagai salah satu bukti jika lembaga negara BIN, TNI dan Polri tidak netral dalam pilkada.

Selain itu, Partai Demokrat juga mempersoalkan pengangkatan M. Iriawan menjadi pejabat gubernur. Partai pemenang pemilu 2009 itu bahkan akan mengajukan hak angket ke DPR mengenai polemik ini.

Menurut Wiranto, pengangkatan M. Iriawan menjadi penjabat gubernur sudah dikaji secara mendalam oleh pemerintah. Selain itu, pengangkatan ini sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. “Sehingga muncul satu keputusan untuk menempatkan seorang perwira polisi sebagai penjabat gubernur di Jabar,” katanya.

Baca Juga :  Melanggar Protokol Kesehatan Covid-19, Sebanyak 24 Warga Kota Banda Aceh Dihukum Menghafal Surat Pendek Alquran

Wiranto mengatakan pengangkatan M. Iriawan tentu dengan alasan yang matang. Menurut dia, Jawa Barat butuh pejabat yang paham secara menyeluruh kondisi wilayah itu. “Aparat polisi pasti paham masalah itu, jadi bukan dalam rangka upaya memenangkan paslon,” ucapnya.

Wiranto juga berujar tidak ada niat pemerintah untuk mengambil kesempatan dalam pengangkatan aparat jadi penjabat gubernur. Pemerintah, kata Wiranto, tidak ada niat untuk merekayasa dan mendapat keuntungan politik dari penempatan itu.

www.tempo.co