loading...
Loading...
ilustrasi/tempo.co

JAKARTA – Lantaran ujaran kebencian dalam ceramahnya yang menghina presiden Joko Widodo (Jokowi), seorang penceramah atau dai, Muhammad Bahar bin Smith dilaporkan oleh beberapa pihak ke polisi.

Setelah Polda Metro Jaya menerima laporan dari kelompok yang menamakan diri Jokowi Mania Jakarta, Rabu (28/11/2018) melam kemarin datang laporan serupa dari Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid.

Isi laporan keduanya senada, yakni menganggap Bahar bin Smith menghina dan merendahkan Presiden Indonesia, Jokowi. Isi ceramah yang dimaksud juga sama yakni yang menyebut Jokowi banci dan haid.

Baca Juga :  SD Ambruk Tewaskan 2 Orang, Polisi Segera Periksa Kepala Dinas dan Kepala Sekolah

Menurut Muannas, ucapan itu bukanlah kritik atau ceramah yang beradab.

“Jika mau protes silahkan, tapi yah jangan melecehkan seperti itu. Tidak pantas juga orang yang disebut habib dan ulama berkata kasar penuh kebencian seperti itu,” katanya lewat siaran pers yang diterima Tempo, Rabu (28/11/2018).

Baca Juga :  Pelaku Bom Bunuh Diri Gunakan Jaket Ojol, Menhub Soroti Proses Rekrutmen Driver

Muannas juga mengatakan, pernyataan-pernyataan lain Bahar bin Smith dalam ceramahnya penuh kebencian dan mengadu domba antar-etnis.

Pernyataan Bahar, kata Muannas, dipastikan tanpa dukungan data akurat dan merupakan delik yang bahaya bila terus dibiarkan.

“Banyak kegelisahan, banyak orang khususnya di media sosial yang mendesak saya untuk melaporkan,” ujar politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

Muannas meminta kepolisian untuk berani dan tak gentar memproses hukum Bahar bin Smith. Menurut dia, masyarakat juga tak akan mendukung praktek-praktek kebencian seperti yang diperlihatkan Bahar.

Baca Juga :  Kasus Video 3 Lawan 1 Vina Garut, VA Menunduk dan Goyangkan Kaki Saat Penyerahan dari Polisi ke Kejari Garut

Bahar Bin Smith dilaporkan Muannas sesuai LP No: TBL/6519/XI:2018/PMJ/Ditreskrimsus tertanggal 28 November 2018. Dia dianggap melanggar UU ITE dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Ernis serta Pasal 207 KUHP dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun penjara.

www.tempo.co

Loading...